[Politik] Politik Machiavellian Indonesia

[Politik] Politik Machiavellian Indonesia


POLITIK MACHIAVELLIAN INDONESIA
(Politik Mempertahankan Kekuasaan)
Oleh: Sapomo CM

Menyimak sejarah politik Indonesia sama artinya dengan menyimak ulang konsep politik Machiavelli. Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya. Politik Indonesia lebih memikirkan bagaimana kekuasaan dipertahankan selama mungkin daripada bagaimana Indonesia dibangun sebaik mungkin. Cara berpikir seperti ini sejalan dengan konsep politik modern Machiavelli.

Dalam Il Principe bab IX, Machiavelli menyarankan bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya. Caranya adalah dengan menarik hati dan simpati rakyat. Ia lantas menulis begini: “The Prince is, moreover, obliged to live always with the same people.” Selanjutnya Machiavelli menambahkan: “One, however, who becomes prince by favour of the populace, must maintain its friendship, which he will find easy, the people asking nothing but not to be oppressed. But one who against the peoples wishes becomes prince by favour of the nobles, should above all endeavour to gain the favour of the people; this will be easy to him if he protects them. The prince can win their favour in many ways, which vary according to circumstances.”

Pemimpin dan politisi Indonesia sangat kentara mengikuti jalan pikiran Machiavelli ini. Lihatlah bagaimana Soekarno berkuasa selama dua puluh tahun. Berikutnya menyusul Soeharto. Bahkan lebih lama; tiga puluh dua tahun. Tidak ketinggalan para pejabat negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Itu baru di lembaga eksekutif, pemerintahan. Namun lihat pula lembaga legislatif, baik di pusat (DPR RI), DPRD I dan DPRD II. Para politisi menjadi anggota dewan sekian periode hingga tua. Politisi dadakan bertindak anarkis atas nama kepentingan rakyat.

Adalah menarik untuk disimak bersama hal-hal berikut ini. Mereka bertahan menjadi pejabat negara dan wakil rakyat sekian lama karena legitimasi yang kuat dari rakyat. Mereka sangat pintar menarik hati rakyat. Rupanya semangat feodalisme dan patrialisme masyarakat Indonesia dimanfaatkan dengan sangat baik oleh mereka. Saran Machiavelli tepat. Penguasa mengambil hati rakyat dengan banyak cara sesuai dengan keadaan. Marilah kita lihat bagaimana para penguasa, pemimpin, pejabat negara dan anggota dewan pintar mengambil hati rakyat. Mereka menjadi Machiavelli ala Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga periode reformasi saat ini.

Masyarakat Indonesia akrab dengan iklim kekeluargaan dan persaudaraan. Para pemimpin ibarat bapak dalam keluarga besar. Para pendiri negara Indonesia mengerti dengan baik hal itu. Maka tidak heran bila Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI berkata: “maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat”. Pendapat ini disetujui mayoritas anggota sidang untuk membangun Indonesia Merdeka. Lahirlah pada waktu itu konsep negara kesatuan untuk mempersatukan aneka suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di Nusantara. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno dengan karisma pemimpinnya secara gemilang berhasil mewujudkan harapan itu. Rakyat begitu mengagung-agungkan beliau. Hal yang sama juga terjadi pada tokoh-tokoh kemerdekaan lain seperti Hatta, Sjahrir dan lain-lain.

Bagaimana Soekarno bisa bertahan sekian lama menjadi penguasa Indonesia? Soekarno memiliki karisma yang besar. Lewat kemahirannya berpidato, ia telah membius rakyat sedemikian rupa. Semangat yang berkobar, penampilan yang memikat, gaya bicara yang apik dan jiwa pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat senantiasa ia miliki. Ia sendiri berjanji untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Namun siapa yang menduga kalau segalanya itu secara efektif dipakai melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi terpimpin menjadi puncak di mana naluri berkuasa Soekarno tampak kian jelas.

Adalah Hatta yang melihat tanda-tanda itu. Ketika itu Hatta menulis: “Demokrasi liberal hendak digantinya dengan apa yang disebutnya demokrasi terpimpin” Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, dimana semua anggota ditunjuk oleh presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu DIKTATUR yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu. Soekarno mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup. Celakanya hal itu didukung oleh rakyat lewat parlemen. Maka tidak heran bila Hatta, seorang negarawan yang tulus, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nafsu atas kuasa membutakan mata Soekarno, menutup pintu demokrasi.

Menyusul berikutnya; Soeharto. Dengan semangat Orde baru dan demokrasi Pancasila, ia melakukan program stabilitas politik nasional. Program ini bertujuan melakukan pembenahan dan pembaharuan politik demi mencapai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi. Fokusnya terletak pada sektor ekonomi. Pembangunan fisik dilakukan secara meluas di seluruh negeri. Mulai dari kota hingga desa-desa. Tidak heran bila kemudian Soeharto dipuja-puji dan diberi gelar Bapak Pembangunan. Rakyat akhirnya dininabobokkan oleh pembangunan. Soeharto menjadi ikon penguasa sukses yang harus tetap dipertahankan kekuasaannya.

Sementara itu, institusi-institusi politik dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan formasi politik yang mendukung penguasa. Kekuasaan politik berpusat di tangan pemerintah/penguasa. Institusi perwakilan politik rakyat secara efektif bekerja untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Fungsinya sebagai wakil rakyat tidak dilaksanakan secara memadai. Dengan demikian, kekuasaan penguasa dilanggengkan oleh rekayasa politik lewat mekanisme pemilu yang ada. Hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah. Para gubernur, bupati dan camat yang biasanya didominasi kalangan militer berkuasa hingga beberapa periode

Akhirnya, rakyat terutama kaum intelektual dan mahasiswa, bosan dengan aneka rekayasa politik. Maka lahirlah kemudian gelombang reformasi yang menuntut pembaharuan di segala bidang kehidupan. Soeharto kemudian lengser. Kekuatan reformasi melahirkan demokrasi yang lebih maju. Lantas bagaimana situasi politik di masa ini? Demokrasi di era reformasi terasa kebablasan. Demokrasi yang mendadak membuat para politisi tidak siap berpolitik secara sehat. Maka muncul sekian banyak politisi dadakan di DPR yang justru menimbulkan anarki. Lihatlah kericuhan yang terjadi di sidang parpurna DPR ketika membahas kenaikan harga BBM medio Maret lalu.

Para politisi dadakan itu jelas Machiavellian. Mereka tampaknya berjuang keras melanjutkan aspirasi rakyat. Mereka berteriak, melompati meja dan saling dorong atas nama rakyat. Namun siapakah yang tertawa senang melihat aksi itu? Rakyat? Saya kira tidak. Rakyat justru malu melihat para wakilnya seperti para preman berdasi. Kita mesti bertanya lagi. Apakah itu sungguhan ataukah hanya kamuflase semata? Apakah terdorong oleh nurani kemanusiaan ataukah hanya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anggota dewan. Memperjuangkan aspirasi rakyat ataukah berdusta dan menarik simpati rakyat? Kalau benar opsi yang kedua, maka politik Machiavellian masih diminati para penguasa pejabat dan politisi Indonesia. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Filsafat politik tidak mengurusi aneka ramalan dan praduga politik. Ia bertugas untuk menganalisa dan mengkritisi realitas politik yang ada. Kita hanya diminta: Belajarlah dari sejarah!
http://www.berpolitik.com/viewnewspost.pl

—————–

Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya.

Apa maksudnya sekarang ini yang disebut sebagai politik “tebar Pesona” itu?
Secara sederhana saja, naluri orang mau menjadi pemimpin yang berkuasa itu dilatar-belakangi 2 hal saja. Kedua latar-belakang itu sangat ditentukan oleh ‘niyat ingsun’ dari sang pedamba kekuasaan itu.

‘Niyat ingsun’ pertama karena dimovasi kepentingan materi, baik berupa keuntungan berupa harta kekayaan pada umumnya atau berupa ‘materi’ yang berbentuk keinginan untuk memuaskan diri agar dia bisa memerintah, mengendalikan, dan menguasai manusia lain sesuai kehendak dirinya sendiri Bak seorang Raja yang tak akan ada manusia yang akan membantahnya. Yang terakhir ini pada puncaknya dia akan berupaya membawa rakyatnya untuk mengkultuskan dirinya sebagai tuhan. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Machiavelli, seperti tokoh: Pharao (Fir’aun), Nero, Hitler, Stalin dan mungkin poula Bush dalam era modern sekarang ini.

‘Niyat ingsun’ kedua karena lebih dimovasi keterpanggilan jiwa dan idealismenya untuk membebaskan rakyatnya atau ummatnya dari sebuah model penindasan yang disebabkan oleh kezaliman yang dibuat oleh sistem atau peorangan yang bersifat lalim. Ini misalnya banyak kita temukan pada model kepemimpinan yang pernah dicontohkan oleh para nabi atau orang-orang suci dalam sejarah peradaban manusia (Musa, Yesus, Muhammadsaw, atau tokoh spiritual lainnya seperti Budha Gautama, Gandhi, Dalai Lama).

Nah yang sulit itu, kita tak bisa menuding seorang Pemimpin yang akan memimpin Indonesia sekarang dan di masa depan (saat mereka mencalonkan Capres 2009 nanti), masuk kelompok yang mana, kecuali yang bersangkutan telah melalui masa kekuasaannya atau kekuasaannya telah habis dan berlalu sehingga kita bisa mengevaluasinya sebagai pelaku sejarah. Bagaimana anda bisa mengetahui ‘niyat ingsun’ yang ada dalam sanubari seorang Capres itu?

Yang terkadang sulit dipahami dan diterima oleh kebanyakan manusia normal adalah, ketika Tuhan pun membiarkan saja dan bahkan ‘mengizinkan’ kedua tipe pemimpin itu secara silih berganti untuk naik sebagai pemimpin, dengan tidak mengurangi hak-hak mereka sebagai pemimpin rakyatnya.

Lalu apakah rakyat yang dipimpin itu akan punya kesempatan untuk memilih pemimpin ‘terbaik’ bagi mereka semua, sehingga mereka tidak dirugikan kelak oleh sang pemimpin itu? Justru disitulah letak adil dan demokratisnya kehidupan kita sebagai manusia. Sebab, bagaimana pun sebagai rakyat, kita pasti akan memilih seorang pemimpin dari kelompok kita sendiri, yang kita nilai dia itu adalah paling baik dalam komunitas kita. D.p.l. kwalitas seorang pemimpin itu, bagaimana kondisi masyarakatnya saja

Jadi kalau kita ini berada dalam sebuah komunitas yang anggotanya mayoritaspunya kesenangan ‘molimo’ antara lain suka maling, main judi, merampok, berzina, atau mabok … tentulah yang kita angkat sebagai pemimpin kita adalah orang-orang yang paling ‘jago’ untuk semua itu, yang akan kita nobatkan sebagai ‘Raja Maling’, ‘Raja rampok’, ‘Raja Zina’, ‘Raja Penjudi’ atau ‘Raja Pemabok’, bukan?

Tapi kalau kita ini berada dalam sebuah komunitas yang anggotanya adalah orang baik-baik, adil, jujur, disiplin, menghargai kehidupan dan kemanusiaaan, sopan, santun, tentulah tak mungkin komunitas itu salah pilih pemimpinnya, dengan memilih calon pemimpin yang suka ‘molimo’, bukan? Mereka pasti akan mengangkat seorang pemimpin yang jujur, amamanh, cerdas dan punya komitmen untuk melakukan perbaikan masyarakatnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat

4 Komentar

  1. saya suka artikle anda, menurut anda, apa yang terbaik untuk indonesia saat ini? dari pendapat anda saja

  2. suatu tulisan yang sangat menarik untuk kajian bangsa kita dalam memilih seorang pemimpin

  3. MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku

    Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk

    menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku

    Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi
    dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar

    terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini

    sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen

    Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan “trimo” terhadap putusan tersebut.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan
    mestinya berhak mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” dan menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Siapa yang akan mulai??

    David
    HP. (0274)9345675

  4. saya suka dgn kartikel anda. dari ulasan yang anda berikan berarti dapat kita simpulkan bahwa, kepemimpinan dan sistem bernegara itu harus kembali kepda kepemimpinana para nabi. jadi bagaimana menurut anda dgn kepemimpinan nabi muhammad saw. yang telah menjadi sejarah besar dunia dan di akui oleh dunia bahwa kepemimpinan beliau dapat menguasai 3/4 dunia. Apakah kita harus kembali kepada kepemimpinannya ???”?


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s