[Politik] Politik Machiavellian Indonesia

[Politik] Politik Machiavellian Indonesia


POLITIK MACHIAVELLIAN INDONESIA
(Politik Mempertahankan Kekuasaan)
Oleh: Sapomo CM

Menyimak sejarah politik Indonesia sama artinya dengan menyimak ulang konsep politik Machiavelli. Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya. Politik Indonesia lebih memikirkan bagaimana kekuasaan dipertahankan selama mungkin daripada bagaimana Indonesia dibangun sebaik mungkin. Cara berpikir seperti ini sejalan dengan konsep politik modern Machiavelli.

Dalam Il Principe bab IX, Machiavelli menyarankan bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya. Caranya adalah dengan menarik hati dan simpati rakyat. Ia lantas menulis begini: “The Prince is, moreover, obliged to live always with the same people.” Selanjutnya Machiavelli menambahkan: “One, however, who becomes prince by favour of the populace, must maintain its friendship, which he will find easy, the people asking nothing but not to be oppressed. But one who against the peoples wishes becomes prince by favour of the nobles, should above all endeavour to gain the favour of the people; this will be easy to him if he protects them. The prince can win their favour in many ways, which vary according to circumstances.”
Baca lebih lanjut

Ketua DPD : DPR Itu Serba Uang

Ketua DPD : DPR Itu Serba Uang


Enggan Berbagi Kewenangan karena Tak Ada Tawaran Menguntungkan

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menuding sinis DPR. Menurut dia, DPR itu serbauang.

Mantan menteri pertambangan dan energi pada era Soeharto tersebut memperkirakan, usul amandemen UUD yang meminta DPR berbagi kewenangan dengan DPD diganjal dewan karena tidak ada tawaran menguntungkan.

“Usul amandemen adalah upaya besar, tapi tanpa uang. Padahal, untuk mengegolkan undang-undang saja, DPR perlu uang,” ujar Ginandjar dalam buka puasa bersama kelompok DPD di MPR, Jakarta, kemarin (19/9).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud serta sejumlah pakar seperti Sri Soemantri, Satya Arinanto, Deny Indrayana, Cecep Effendi, Syamsudin Haris, Umar Juoro, Sukardi Rinakit, dan Marwah Daud Ibrahim. Mereka dimintai pendapat mengenai usul amandemen UUD 1945, khususnya pasal 22D tentang peran dan kewenangan DPD.

Menurut Ginandjar, fraksi-fraksi di DPR menolak usul amandemen karena tidak ada manfaat langsung yang diterima parpol-parpol. Bahkan, jika amandemen gol, sejumlah hak istimewa parpol akan berkurang karena ada share (pembagian) kewenangan yang seimbang antara DPR dengan DPD. “Mereka (parpol-parpol) tentu bertanya, kami dapat apa,” ungkapnya. Baca lebih lanjut