Pertarungan Darah Biru vs Karier

Kembali lagi bersama saya ke Jas MERAH: Jangan sekali kali melupakan sejarah🙂

Kita disini akan flashba©k! kemasa 5-50 tahun silam.  Tahukah anda bahwa Gus Dur itu turunan ningrat? yup, dia berdarah biru. Dan tahukah anda apa itu kiai langitan?dimana PKB dan NU selalu sowan dan memohon bilamana mereka menjumpai masalah direpublik ini? =)

Kita disini membahas tentang relasi antara agama, politik, dan kewajiban hakiki kepada negara.

Pertarungan Darah Biru vs Karier
Oleh MUKHIJAB

KUNTOWIDJOYO menandai, Nahdlatul Ulama (NU) dalam pengembangan organisasi mengalami ambivalensi. Dengan kalimat retoriknya, guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada itu, melontarkan pertanyaan, “Apakah NU benar-benar akan menggunakan solidaritas asosional dengan dibentuknya struktur organisasi modern? Atau, apakah ia tetap merupakan organisasi dengan ikatan dan jaringan komunal? Inilah ambivalensi yang sampai sekarang belum juga terpecahkan.”

Lontaran Kuntowidjoyo dalam buku Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi (Mizan, 1991:197-198) relevan dikemukakan pada saat mengamati pertarungan elite NU berebut kursi puncak kepemimpinan Rais Am (legislatif) dan Tanfidziyah (eksekutif) pada Muktamar ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah.

Sebagai organisasi yang terus inovatif dalam mengembangkan bentuk-bentuk organisasi modern, ketika NU dihadapkan pada pilihan pimpinannya, nuansa paternalistik terkesan sangat kental.

Elite NU “berdarah biru” atau sosok pemimpin dari terah keluarga pendiri, K.H. Hasyim Asy’ari, yang diwakili KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H. Mustofa Bisri, cukup kuat minatnya untuk menampilkan sosok kepemimpinan karismatik dan memiliki hubungan langsung dengan keluarga pendiri.

Sebaliknya, kader-kader “NU karir” diposisikan peluangnya pada prioritas sekunder. Sampai ia memagari peluang kader-kader NU karir semacam K.H. Sahal Mahfud sebagai calon Rais Am dan K.H. Hasyim Muzadi (calon ketua Tanfidziyah) serta tokoh muda NU lain dengan ancaman membentuk kepengurusan NU tandingan, andai kader jalur karier ini terpilih sebagai pucuk pimpinan NU lima tahun ke depan.

Dari perspektif manajemen organisasi, sikap Gus Dur mewakili kecenderungan untuk menjelmakan NU semacam firma. Asumsinya, NU hanya bisa on the track kebijakannya bila dipimpin kiai-kiai berbasis geneologis atau keturunan pendiri. Alasan yang bisa dikira-kira jadi landasan sikap Gus Dur, bahwa NU di bawah kepemim-pinan K.H. Hasyim Muzadi telah belok dari jalur organisasi sosial dan pendidikan menjadi motor gerakan politik praktis.

Ini ditandai dengan pencalonan K.H. Hasyim Muzadi menjadi wakil presiden berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri dengan sokongan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Juga, penolakan K.H. Hasyim Muzadi menjustifikasi secara normatif (tausyiah maupun fatwa) untuk mendorong NU dan basis massa nahdliyin menjadi stake holder sekaligus pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu Legislatif 2004.

Sebagai organisasi massa, stake holder NU sesungguhnya adalah umat. Faktanya mereka merelokasi NU sebagai milik terah biru saja dan segelintir punggawa NU karir. Nasib NU dan citranya hanya ditentukan segelintir orang.

Gus Dur secara prinsip, di balik sikapnya, ingin memutus garis kebijakan NU dengan politik praktis. Persoalan baru muncul, NU sesungguhnya tengah menampilkan sebagai organisasi politik dalam arti yang sempit. Jebakan ini terjadi ketika pemimpin organisasi agama dibaca sebagai tokoh politik dan jabatan itu bagian dari prestise karier politik. Pandangan ini tentu saja bukan monopoli Gus Dur, Hasyim Muzadi pun sangat kuat memosisikan demikian.

Kondisi NU macam itu tidak bisa lepas dari proses politik yang dialami sejak berdirinya. Sejak dideklarasikan oleh K.H. Hasyim Asy’ari dan ulama-ulama lain pada 31 Januari 1926, NU selalu mengalami dinamika dan transformasi yang bersifat pasang surut. Greg Fealy dalam buku Ijtihad Politik Ulama Sejarah Sejarah NU 1952-1967 (LKiS, 2004), menggambarkan, NU selama kurun waktu 1952 hingga 1967 tampil sebagai partai kecil.

Kader-kadernya masuk jaringan birokrasi pemerintah mulai 1953 dan terus berkecimpung dalam pemerintahan hingga 1971. Keasyikan di birokrasi, NU menjadi terjebak dalam politisasi yang diperangkapkan oleh pemerintah. Pemerintah menempatkan NU sebagai organisasi yang melegitimasi berbagai kebijakannya. Sampai akhirnya Gus Dur memotori dalam Muktamar NU di Situbondo tahun 1984 dengan mereinkarnasi jatidiri NU kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dengan langkah Khittah 1926. Aplikasinya tidak mulus.

Saat NU di bawah kepemimpinan Gus Dur sebagai ketua umum PBNU maupun Rais Am PBNU sangat lekat dengan aroma kiprah politik. Ini terjadi ketika Gus Dur sebagai pemimpin NU mendekati Golkar terutama menggandeng Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) sebagai partner politik.

Sampai akhirnya giliran Hasyim Muzadi memimpin, NU mengalami pengendapan sementara dari jebakan-jebakan politik praktis. Pun ini tidak bertahan hingga akhir masa kepemimpinan Hasyim Muzadi, karena ia pun terjerumus dalam politik praktis pada tahun kelima periode kepemimpinannya, dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Inilah antiklimaks politisasi NU, sehingga perpecahan elite NU tak terhindarkan.

Kepengurusan Hasyim Muzadi dinggap tidak menampilkan keadilan politik. Saat tertentu menolak agar NU membesarkan PKB dengan alasan organisasinya sebagai organisasi agama dan tidak ingin masuk wilayah politik. Tetapi pada saat lainnya, ia sendiri menceburkan diri ke politik praktis. Maka NU secara organisatoris menjadi basis legitimasi kiprah politik Hasyim Muzadi.

Depolitisasi

Pertarungan pendukung “darah biru NU” dengan “NU karier” dalam perebutan pucuk pimpinan periode 2004-2009 belum terlihat jelas peta dukungannya dari muktamirin. Hanya, andai kata Gus Dur sendiri mencalonkan sebagai Rais Am berpasangan dengan K.H. Mustofa Bisri atau K.H. Tolchah Hasan, maka K.H. Sahal Mahfud bersama Hasyim Muzadi harus berjuang keras untuk membendung pencalonan rivalnya agar tidak kalah bersaing. Sebab, faktor karisma Gus Dur dan Mustofa Bisri belum terkalahkan dibandingkan tokoh mana pun di kalangan NU.

Akhir cerita pertarungan ini sangat ditentukan oleh sikap kiai-kiai tua atau khos. Tausiyah kiai-kiai khos bisa “mengalahkan” mainstream sikap muktamirin. Seperti biasanya, paternalisme dalam menentukan pimpinan NU masih terlalu kuat pengaruhnya.

Apabila pertimbangannya pengembangan organisasi, kiai-kiai khos sebenarnya perlu mengurangi “intervensinya” dalam menentukan pucuk pimpinan legislatif maupun eksekutif NU. Bahkan, kiai-kiai khos lebih memuliakan NU apabila menyarankan tokoh sekaliber Gus Dur dan Hasyim Muzadi tidak mencalonkan diri, dengan membuka peluang tokoh-tokoh muda NU semacam Masdar F. Mas’udi melenggang sebagai pimpinan eksekutif NU.

Pemikiran terakhir sejalan dengan misi kaderisasi kepemimpinan NU dan keinginan merevitalisasi model kepemimpinan kultural NU. Forum-forum bahtsul masail berkembang pemikiran untuk menguatkan kepemimpinan kultural dengan mengoptimalkan syuriah NU. Maka kepemimpinan NU yang strategis sebenarnya menampilkan tokoh-tokoh syuriah yang kapabel dan mampu mengomunikasikan kebijakannya ke eksekutif NU.

Apabila terjadi keselarasan dua lembaga ini, NU tidak menjelma seolah-olah dikendarai oleh dua kemudi dengan kebijakan masing-masing yang tidak selaras atau satu lembaga lebih menonjol dari lembaga lainnya. Masa Gus Dur menjabat ketua Tanfidziyah, lembaganya yang dipimpin lebih menonjol dari Syuriah. Begitu juga masa kepemimpinan Hasyim Muzadi, Tanfidziyah terlihat lebih menonjol. Bahkan, kedua eksekutif dengan syuriah tidak sejalan pandangan dan kebijakannya.

Penguatan peran syuriah memungkinkan terjadinya depolitisasi organisasi ini. Sebab, kepemimpinan NU di tangan kiai-kiai sesuai khittah organisasi. Dengan catatan kiai-kiai di Syuriah memiliki integritas kepemimpinan kuat sesuai posisinya dan menutup pintunya dari pengaruh politik, apalagi membuka pintu, untuk masuk kancah politik yang tidak menjadi wilayah garapan NU.

Manajemen organisasi selaras pun sangat penting diterapkan ke lembaga eksekutif NU. Pembatasan seluruh jajaran eksekutif untuk memasuki karier politik, perlu pengaturan tegas. Seorang pengurus mencalonkan hingga jadi anggota legislatif maupun presiden atau wakil presiden, bupati/wali kota atau jabatan eksekutif lebih rendah lagi di pemerintahan, harus melepas jabatan di struktur NU.

Depolitisasi personel pengurus NU ini, praktiknya tidak mudah. Banyak pihak terutama dari kalangan elite nahdliyin nonkultural memandang tidak logis pembatasan kiprah pengurus organisasi.

Ketua PBNU Rozy Munir, di antara elite NU yang berpendapat demikian. Ia berpandangan akselerasi antara pengurus dengan kiprah di luar organisasi NU sebagai konsekuensi logis apabila NU ingin mengakar di pemerintahan, legislatif dan lembaga-lembaga lainnya.

Tetapi, persoalan sesungguhnya bukan melarang atau membebaskan pengurus NU berkiprah di luar NU. Dasar-dasar normatif yang mengatur, baik anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga (AD/ART) NU dan ketentuan lain, secara rigid dan pasti akan mengarahkan kebijakan organisasi dan manivestasinya serta kiprah politik pengurus terukur dan berdasarkan aturan main.

Hasyim Muzadi sendiri mengaku peraturan masalah pengurus NU mencalonkan presiden, DPR, bupati/wali kota dan lainnya, aturannya masih belum sempurna. Kalau pengurus terpilih sebagai anggota DPR, orang itu harus berhenti dari pengurus, bagaimana warga NU punya akses politik ke negara?

Tetapi, NU perlu menyadari bahwa fondasi normatif yang kokoh, jelas, tegas dan terukur, akan menjamin, siapa pun menjabat Rais Am dan ketua Tanfidziyah tidak bisa memainkan NU sesuai selera pribadi. Sebab, sebuah organisasi modern sangat ditentukan oleh aturan normatif yang mapan.

NU pun bisa konsisten sebagai organisasi modern, tidak terjebak pada ambivalensi antara keinginan memodernisasi organisasi dengan komunalisem, bila jelas konsep aturan main dan konsisten implementasinya. Muktamar ke-31 NU harus menjawab tantangan ini.***

2 Komentar

  1. jas merah menurut saya bukanlah sesungguhnya bermakna “jangan melupakan sejarah ” tapi merupakan upaya atau doktrin halus soekarno pada rakyat indonesia agar menjadi “komunis”alasannya.1.knp jas merah yg hrs di pakai yg notabene adalah lmbng bndra uni soviet yg idium komunis 2.knp tangan kiri yg diangkat soekarno pada saat menyampaikan kata trsbt ini merupakan tanda soekarno menganut pemikiran sayap kiri yg tidak lain beridium komunis3.sejarah mencatat soekarno prnh mencoba mengakui komunis di ina dgn mencoba merangkum atau merangkainya dalam “NASAKOM”………mudah2an ada yg mau berkomentar tntg pndpt saya ini …..kita mesti kritis melihat sebuahlogan ataupun petrsoalan

  2. briliant blog… we need more people like you my friend. salute.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s