Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB):

Dengan ini bermaksud menjelaskan satu dari berbagai perhitungan praktis langkah yang telah diambil Panglima Komando Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional (TPN atau TEPENAL di Markas Pusat Pertahanan pada November – Desember 2006: yaitu pemisahan organisasi sayap militer (TPN/TRPB) dari organisasi sayap politik (OPM). Sementara perhitungan strategis dan taktis tidak disampaikan kepada publik dalam media ini.

Secara praktis, setelah berbagai babak kebangkitan bangsa Papua dan perjuangan sejak 1960-an hingga kini telah terjadi berbagai peristiwa penting yang perlu dicatat oleh bangsa Papua dalam mengikuti sejarah tanah dan bangsanya. Bangsa Papua dan khususnya para pejuang kemerdekaan Papua Barat perlu juga mempejalari dan mengikuti dengan dekat segala perkembangan regional dan global, dalam perhitungan politik dalam memajukan aspirasinya. Khususnya kemenangan bangsa Melanesia di Timor Leste dan nasib bangsa di Nangroe Acheh Darussalam menjadi catatan penting bagi langkah perjuangan dan pembenahan organisasi perjuangan bangsa Papua
Papua Barat dan organisasi perjuangannya saat ini diperhadapkan kepada dua pilihan yang harus dan mau tak mau dihadapi dan diputuskan, karena pengkondisian ini telah dilakukan secara global untuk memaksa Indonesia dan Papua Barat mengambil sikap yang jelas dan tegas: Apakah Papua Barat harus diperjuangkan untuk berpisah dari NKRI ataukah lebih baik Papua Barat ada di dalam NKRI? Jawabannya jelas bervariasi, tergantung kepada keuntungan yang dapat diperoleh secara politik dan ekonomi bagi masing-masing pihak yang menjawabnya. Bagi bangsa Papua “M” adalah harga mati. Sementara bagi bangsa lain di dunia, “M” itu merupakan SALAH SATU dari pilihan yang ada, yang harus dipilih oleh bangsa Papua di hadapan NKRI.

Untuk melakukan pemilihan itu, tidaklah pernah dunia internasional secara seratus persen mendengarkan aspirasi bangsa yang memperjuangkan nasibnya untuk keluar dari penjajahan. Yang lazim terjadi adalah proses hitung-menghitung keuntungan bagi masing-masing pihak yang berkepentingan. Yang jelas sejumlah negara Barat sangat berkepentingan dengan Papua Barat di dalam NKRI. Bagi mereka, Papua Barat di dalam NKRI adalah syarat yang paling baik karena paling menguntungkan mereka secara ekonomi. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan penderitaan, apalagi aspirasi bangsa Papua Apalagi bagi NKRI, kepentingan NKRI sama sekali tidak terkait dengan “siapa yang diuntungkan secara ekonomi dari pendudukannya di tanah Papua.” Baginya kebesaran wilayah pendudukannya adalah kunci kejayaan, tidak perduli nasib dan kondisi dari rakyat dan bangsa yang didudukinya itu, tidak ambil pusing dirinya sendiri melarat dan mengemis. Itu urusan nomor ke seratus. Urusan nomor satu ialah NKRI adalah harga mati. Ada SATU kesamaan antara sejumlah negara barat tadi dengan NKRI: yaitu: keduanya merasa beruntung kalau mempertahankan pendudukan NKRI di Papua Barat
Sementara itu, bangsa Papua juga telah menyatakan dengan jelas dan memperjuangkannya selama hampir setengah abad lamanya, bahwa Merdeka adalah Harga Mati! Kedua belah pihak telah mematok posisi dan sikap mereka sebagai harga mati.

Walaupun demikian, dalam politik modern, dan di antara bangsa-bangsa beradab, dan terutama sebagai sesama manusia yang berbeda pendapat, konflik haruslah diakhiri, pertumpahan darah hendaknya dihentikan. Dunia kita telah menjadi dunia yang ‘globalised’, yang tidak tertutup dan yang tidak terisolasi. Dunia kita saat ini menjadi dunia yang terbuka dan telanjang. Konflik NKRI-Papua Barat sudah menjadi agenda dan permainan sejumlah negara di dunia. Sebagai bangsa beradab, organisasi perjuangan bangsa Papua haruslah membenahi dan mempersiapkan diri untuk memasuki babak perjuangan yang baru dengan tantangan dan pendekatan yang baru pula, sejalan dengan perubahan geopolitik belakangan ini.

Kita berjalan ke Indonesia dalam kaitannya dengan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di dalam NKRI. Menjelang kemerdekaan bangsa Melanesia di Timor Leste ada sejumlah kunci yang dipakai waktu itu secara organisasi. Yang paling menonjol adalah penyatuan berbagai organisasi dan/atau faksi ke dalam satu front, United Front. Penyatuan itu menyulut dan mengobarkan api perjuangan bangsa Melanesia di Tomor Leste. Lalu kalau kita bandingkan dengan insiden di NAD, maka terlihat jelas justru penyatuan itu memaksa bangsa Acheh untuk harus bertekuk-lutut kepada penjajah NKRI untuk menerima Perjanjian Damai. Dalam kasus pertama, penyatuan menyulut dan menguatkan api perjuangan, dan yang kedua justru penyatuan itu memenjarakan dan menjerat aspirasi bangsa Acheh untuk harus berbelok arah dari perjuangan untuk memisahkan diri dari NKRI menjadi perjuangan untuk perbaikan dalam berbagai bidang di dalam konteks NKRI. Kalau kita pelajari secara saksama, keberhasilan/kegagalan keduanya tidak hanya ditentukan oleh bangsa yang berjuang untuk melepaskan diri dari NKRI, tetapi kunci permainan ada di tangan kepentingan-kepentingan di luar NKRI, penguasa Bumi ini.

Kini kita masuk ke tanah air. Papua Barat telah diberikan Paket Otonomi Khusus, sama dengan NAD, di mana ada sejumlah perlakuan dan pengaturan secara khusus diberuntukkan bagi kedua wilayah yang selama ini menuntut kemerdekaannya dari NKRI. Kekhususan di NAD ditekankan kepada aspek agama dan tradisi kehidupan beragama. Sementara kekhususan untuk Papua Barat lebih dititik-beratkan kepada kekhususan etnik dan ras (sosial-budaya).

Yang menjadi pertanyaan adalah “Mengapa ada otonomi yang khusus kepada kedua wilayah dan bangsa?” Padahal wilayah dan bangsa lain, yang secara kemanusiaan dan sebagai wilayah dan bangsa pendudukan NKRI yang sama kedudukannya hanya diberikan status Otonomi Daerah. Jawabannya jelas, kekhususan itu terkait dengan tuntutan kedua bangsa dan wilayah untuk memisahkan diri dari NKRI. Dengan kata lain, “Status Khusus” sangat dan langsung terkait dengan tuntutan kemerdekaan dan/atau memisahkan diri dari NKRI. Artinya, status khusus adalah jawaban politik untuk membatasi dan akhirnya menghentikan total tuntutan kemerdekaan dari kedua bangsa dan wilayah dimaksud. Dengan kata lain, status ini diberikan berdasarkan kebijakan politik global dan nasional NKRI dalam mempertahankan kedua bangsa dan wilayah tetapi di dalam NKRI.

Oleh karena itulah, maka selama ini bangsa Papua MENOLAK DENGAN TEGAS Otonomi Khusus NKRI di Papua Barat Penolakan itu jelas tidak diterima, dan ditolak tegas oleh NKRI dan masyarakat internasional-pun menonton apa kemauan NKRI lebih daripada aspirasi bangsa yang memperjuangkan nasibnya untuk keluar dari NKRI. Sama dengan perjalanan sejarah perjuangan bagsa Acheh, bangsa Papua kini sudah dalam perjalanan menuju kandang persembelihan, kandang di mana bangsa Papua dan organisasi perjuangan Papua Merdeka sedang digiring ke arah duduk bersama NKRI untuk berdialog.

Apa artinya berdialog? Berdialong artinya terjadi komunikasi dua arah antara dua belah pihak: dalam hal ini Papua Barat dan NKRI. Hasil dari dialog adalah menemukan titik temu, di mana kedua-duanya harus mengorbankan sejumlah perbedaan dan menerima sejumlah persamaan, walaupun pahit sekalipun. Semuanya dilakukan sebagai hasil dari Dialog, atas nama kemanusiaan, perdamaian dunia dan stabilitas keamanan kawasan.

Keberhasilan SBY-JK menyelesaikan konflik berkepanjangan di NAD jelas memberikan kredit point yang besar bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Dunia Internasional malahan telah mengajukan SBY sebagai calon penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Melihat keberhasilan itu, Dunia Internasional sementara ini sedang mendesak NKRI memainkan kartu yang sama dalam mengakhiri konflik NKRI – Papua Barat
Untuk itu, NKRI, khususnya SBY-JK sedang mencari format yang tepatguna. Mereka menghendaki organisasi perjuangan bangsa Papua untuk duduk bersama NKRI dan berdialog. Dialog itu harus jalan. Untuk melayani kepentingan dunia internasional dan NKRI, maka bangsa Papua perlu bersiap dan berbebah diri. Akan tetapi, dengan melayani kepentingan itu, tentara Revolusi Papua Barat sebagai satu-satunya dan induk dari angkatan perlawanan bangsa Papua haruslah berbenah diri agar ia tidak terjebak ke dalam skenario “pengkandangan” atau “penjaringan” segenap kekuatan perjuangan seperti yang terjadi di berbagai tempat lain dan khususnya di NAD.

Selain itu kita perlu akui sebuah sejarah, dan fakta bahwa NKRI-lah yang memberi nama Papua Merdeka’>OPM sebagai signkatan Organisasi Papua Merdeka. (Silahkan rujuk ke berbagai buku sejarah Papua Merdeka’>OPM dan akan Anda temukan bahwa nama “OPM” pada awalnya bukanlah singkatan dari Organisasi Papua Merdeka.) Setelah itu, begitu TPN/TEPENAL dibentuk dan berkiprah dalam perjuangan bangsa Papua melawan penjajahan, maka NKRI pula-lah yang memberikan nama Papua MErdeka’>TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka). Memang nama singkatan Papua Merdeka’>OPM dan TPN adalah buatan orang Papua tetapi kepanjangan dari nama Papua Merdeka’>OPM dan penempelan nama TPN dengan Papua Merdeka’>OPM menjadi Papua MErdeka’>TPN/OPM adalah bentukan NKRI. Sebuah nama yang aneh tapi nyata. Mengapa nama Papua Merdeka’>OPM ditempelkan ketat dengan TPN Alasan praktis yang jelas, ini merupakan tindakan taktis yang jelas dipermainkan oleh NKRI untuk menyudutkan Papua Merdeka’>OPM sebagai sebuah organisasi bersenjata. Papua Merdeka’>OPM sebagai organisasi bersenjata berarti ia tidak layak dan dilarang berpolitik di pentas politik dunia. Makanya baru-baru ini, Kapolda Papua mengatakan, seperti dikutip Cenderawasih Pos, “Kapolda: Separatis Berpolitik Berbahaya.” Dengan kata lain, “Lebih baik kalau separatis tidak berpolitik alias berbicara dengan perjuagnan bersenjata”. Dengan kata lain, “Lebih baik Papua Merdeka’>OPM ditempelkan ke TPN daripada Papua Merdeka’>OPM berpolitik.”

Setiap perjuangan di muka bumi memang harus memiliki organisasi sayap politik dan sayap militer. Akan tetapi kedua sayap tidak dapat disebut dengan istilah “ATAU” di antara nama mereka, tidak dapat menggunakan tanda strep (/) dalam menyebut nama sayap politik dan sayap militer. Maka organisasi perjuangan bangsa Papua bukanlah TPN strep (/) Papua Merdeka’>OPM Secara gramatikal, istilah TPN strep (/) Papua Merdeka’>OPM artinya TPN atau Papua Merdeka’>OPM artinya TPN atau bisa juga disebut Papua Merdeka’>OPM Dalam penamaan oleh NKRI ini, organisasi sayap militer dan sayap politik menjadi sama saja, bukan berbeda. Akibatnya kedua angkatan ditempelkan sebagai organisasi bersenjata, keduanya mendukung kekerasan di Tanah Papua Itu artinya keduanya tidak dapat berpolitik di pentas politik global. Tidak pelak lagi, dalam banyak buku dan situs intelijen dunia, Papua Merdeka’>OPM selalu ditempatkan sebagai organisasi yang mendukung kekerasan di Asia-Pasifik, yang harus diwaspadai oleh kekuatan-kekuatan modern yang menyukai kemapanan kondisi geopolitik dan stabilitas keamanan kawasan.

Melihat perkembangan dan gelagat seperti inilah, maka ada keputusan sebagai hasil dari serangkaian rapat konsolidasi dan reorganisasi angkatan bersenjata perlawanan rakyat Papua di seluruh tanah air selama tahun 2001-2006. Hasil konsolidasi itu jelas menununjukkan perlu ada tindakan untuk membantu Papua Merdeka’>OPM dalam kiprah politiknya di dunia, dalam melakukan lobi dan dialog dengan berbagai pihak. Organisasi Politik haruslah dibebaskan untuk berkiprah secara bebas dan aktiv dalam berbagai tingkatan dan pendekatan serta lobi-lobi politik untuk kepentingan bangsa Papua Untuk itu maka dipandang perlu ada sebuah keputusan resmi dari kedua Organisasi untuk menentukan langkah ke depan. Maka telah dilakukan sebuah Kongres Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada 26 November – 3 Desember 2006. Keputusan Kongres Nomor 01 menyatakan sebuah deklarasi bahwa secara resmi Tentara Revolusi Papua Barat memisahkan diri dari Organisasi Papua Merdeka.

Sebagai tindak lanjut daripada itu, maka telah diselenggarakan sebuah pertemuan yang menghadirkan berbagai pihak dan organisasi dari Papua Barat di Republik Vanuatu awal tahun 2007. Rapat ini memutuskan membentuk sebuah Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat Koalisi ini dimotori oleh Papua Merdeka’>OPM sebagai wadah politik untuk memainkan perannya di pentas politik global. Menurut skenario yang dibangun TPN (sebelum berubah menjadi Papua Barat’>TRPB sejauh ini, maka sudah jelas bahwa perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak baru dalam sejarahnya, yaitu sebuah organisasi sayap militer dengan konsolidasi dan reorganisasi yang penuh dan organisasi sayap politik dengan sebuah koalisi hasil konsolidasi yang memiliki kekuatan untuk melakukan tugas-tugas politik dan diplomasi.

Sekarang tiba pada giliran bangsa dan rakyat Papua di manapun Anda berada, untuk merapihkan barisan dan mendukung segala kebijakan yang diambil para pejuang bangsa Papua baik di sayap politik ataupun sayap militer. Sementara bergelut dengan NKRI dalam politik otonomisasinya, hendaknya bangsa Papua tidak melupakan bahwa Papua Barat’>TRPB dan Papua Merdeka’>OPM membutuhkan uluran tangan Anda, tenaga Anda dan dukungan Anda secara moril dan dalam doa.

[CENTER][IMG][IMG]http://i14.photobucket.com/albums/a324/bennix/bintangkejora.jpg[/IMG][/IMG][/CENTER]

===========
Bagaimana tanggapan para pembaca atas pesan dari petinggi sayap TRPB ini?

Trah Soeharto adalah kisah tentang rumah berjuta poundsterling di
Inggris, reli mobil di Australia, perburuan di Selandia Baru,
perjudian di Christmas Island, dan segunung tas belanja yang tak
sempat dibuka.

BEL itu berdentang nyaring. Sekian menit ditunggu, tak ada yang
membukakan pintu rumah mewah di Winnington Road No. 8, Hampstead,
London, itu. Padahal dua mobil mengkilat?VW Caravelle biru langit dan
Honda Legend merah?terparkir di halaman depannya yang tak berpagar.
Rumah bergaya Victorian itu jelas masih berpenghuni. Pekarangannya,
yang berbatu paving, tertata rapi. Bunga berwarna kuning, biru, dan
putih menghiasi tamannya yang asri lagi luas. Dindingnya, yang tak
bersemen, didominasi warna merah bata, padu dengan warna putih dari
kusen pintu dan daun jendela.

Beberapa ratus meter dari situ?masih di jalan yang sama?berdiri sebuah
bangunan yang jauh lebih mewah, mirip puri bangsawan Inggris tempo
dulu. Nomor rumah berbalkon putih itu: 89. Luasnya dua kali lebih
besar dari yang pertama. Menurut seorang sumber TEMPO, rumah itu
adalah gedung yang dibangun baru. Setelah dibeli, bangunan semula
dirobohkan. Di teras, terpampang tulisan “Hillcrest” dari logam
keemasan. Tapi, di pojok kanan halaman depan kedua rumah itu, terlihat
sebuah papan mencolok bertuliskan: “For Sale”?dijual. Di bawahnya
tertera nama sebuah agen properti: John D. Wood & Co.

Kedua rumah itu memang kerap menjadi gunjingan orang. Ini bukan cuma
karena kemewahannya? Hampstead, yang terletak di daerah berbukit,
adalah kawasan hunian paling prestisius di London?tapi juga karena
pemiliknya bukan “orang sembarangan” . Mereka adalah Sigit Harjojudanto
dan istrinya, Elsje Ratnawati Harjojudanto, putra dan menantu mantan
presiden Soeharto?yang lagi diperiksa karena kasus korupsi dan
penyalahgunaan kekuasaan. Adalah Andrew Buncombe, wartawan harian
terkemuka di Inggris, The Independent, yang pertama kali mengangkatnya
ke permukaan. Tulisannya di edisi 16 Maret lalu, bertajuk Suhartos
Sell Boltholes in UK for £ 11m (“Keluarga Soeharto Menjual Rumah
Pelarian di Inggris Seharga 11 Juta Poundsterling” ), menjadi bukti
kesekian?dari setumpuk bukti yang sudah ada?betapa trah Soeharto
menjalani kehidupan bak syekh padang pasir.

Dalam laporan itu, Andrew Buncombe menggambarkan betapa “wah”-nya
(dengan W besar) rumah keluarga Sigit itu: berlantai marmer, memiliki
delapan kamar, lengkap dengan aula untuk jamuan makan. Menurut pemburu
harta Soeharto, George Junus Aditjondro, sejak Januari lalu puri itu
telah ditawarkan lewat agen John Wood & Co. Harganya selangit: £ 8
juta, atau jika dihitung dengan kurs Rp 15 ribu, ya ampun, mencapai Rp
120 miliar! Koresponden BBC di Jakarta, Jonathan Head, menjelaskan
kepada Prabandari dari TEMPO bahwa rumah itu memang luar biasa mewah.
Dia membandingkannya dengan harga rata-rata rumah kelas menengah di
Inggris, yang hanya £ 200 ribu atau cuma seperempat puluhnya! Rumah
satu lagi, atas nama Sigit sendiri, juga telah ditawarkan seharga £
1,95 juta. Bangunan berlantai tiga dengan lima kamar tidur tersebut
biasanya digunakan oleh para pembantu keluarga itu.

Ada satu rumah lagi yang dibidik The Independent. . Di seberang Sungai
Thames di 38-A Putney Hill, berdiri Norfolk House, kepunyaan saudara
tiri Soeharto, Probosutedjo. Rumah itu berlantai tiga, plus sembilan
kamar, garasi ganda, empat ruang resepsi, sebuah ruang biliar, dan
pekarangan rumput yang luas. Menurut penelusuran George, bangunan itu
semula dibeli Probo seharga £ 93 ribu. Tapi, sejak Januari lalu, lewat
agen real estate Foxtons, Probo memasang tarif £ 1,4 juta untuk
melegonya.

Ditemui TEMPO di kantornya di kawasan Chanary Wharf, London, Andrew
yang pernah meliput Tim-Tim ini menyatakan sudah cukup lama mendengar
kabar soal istana Cendana di negaranya itu. Cuma, konfirmasi amat
sulit diperoleh. Baru pada musim panas lalu, sepekan sebelum berita
itu diturunkan, kepastian datang dari HM Land Registry, semacam badan
pencatatan kepemilikan properti. Ia menunjukkan keterangan “Swansea
District Land Registry” bernomor NGL714482 tertanggal 26 Juli 1994,
yang jelas-jelas menerakan nama Elsje Harjojudanto sebagai pemiliknya.

Temuan ini baru sebagian kecil. Menurut George, yang mengaku memasok
informasi ke The Independent, ada beberapa properti Cendana lainnya di
London. Cuma, karena properti itu belum dijual, ujung pangkalnya belum
bisa dipastikan betul. Putri sulung Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana
alias Tutut, kabarnya juga memiliki beberapa apartemen di 16 Hyde Park
Square, Mayfair. Ia membelinya seharga £ 350 ribu. Dan untuk
merenovasinya? dilaksanakan setelah krisis moneter?ia merogoh kocek
sebesar £ 110 ribu.

Di kawasan yang sama, tepatnya di 38 Upper Grosvenor Road, juga
terdapat sejumlah apartemen luks milik Siti Hediyati “Titiek” Prabowo.
Seorang sumber TEMPO di London mengungkapkan, apartemen itu pernah
ditawarkan untuk disewa dengan tarif £ 8.000 atau sekitar Rp 120 juta
per bulan. Sementara itu, adiknya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy
Soeharto, memiliki sebuah rumah besar lengkap dengan padang golf 18
lubang di dekat Pacuan Kuda Ascot, London Utara, dan sebuah rumah
peristirahatan di Brighton, kota pantai di selatan London.

Di luar London, dari hasil perburuan George, dinasti itu juga
diketahui memiliki berbagai rumah supermewah dan kondominium, yang
bertebaran dari Jenewa, Hawaii, Beverly Hills-Los Angeles, Boston,
sampai ke Cayman Islands di kawasan Laut Karibia (lihat infografik).
Tommy juga disebut-sebut memiliki sebuah kawasan berburu seluas 2.500
hektare di Selandia Baru. Area itu disebut-sebut teramat istimewa dan
eksklusif. Satu-satunya cara untuk mencapai rumah peristirahatan di
tengah hutan pinus yang mengelilinginya itu adalah dengan helikopter.

Itu baru soal properti. Keluarga terkaya ke-74 di seantero jagat
menurut ranking majalah Forbes?dengan total kekayaan US$ 4 miliar?itu
juga terkenal gila-gilaan dalam urusan menghamburkan duit.
Sampai-sampai ada yang mengibaratkan segampang menggelontorkan air.
Seorang calon pembeli yang pernah mengunjungi rumah keluarga Sigit di
London itu sempat terbengong-bengong. Ia cuma mendapati dua kamar
kosong. Sisanya? Ternyata dipenuhi tumpukan tas belanja dari
Selfridges yang bahkan, katanya, belum sempat dibuka. Sumber TEMPO di
London yang dekat dengan keluarga itu terbahak, “Jangankan di London,
di Jakarta saja mereka sering tidak sempat membuka barang yang telah
dibeli.” Luar biasa. Padahal Selfridges dan Harrods adalah pusat
belanja kalangan jet set di London, yang terletak di Oxford Street
yang kesohor itu.

Keluarga ini juga gemar pamer mobil mentereng. Eno Sigit, salah
seorang cucu Soeharto dari Sigit, semasa kuliah fashion di American
College, London, selalu pulang pergi diantar Rolls Royce mengkilat.
Tentu saja pengemudinya adalah seorang chauffeur?sopir pilihan dengan
setelan jas dan topi hitam-hitam. The Independent juga melaporkan Eno
pernah menggelar pesta di Hotel Hilton yang menghabiskan tak kurang
dari £ 150 ribu atau sekitar Rp 2,25 miliar. Ia juga dikabarkan pernah
mengganti telepon genggamnya dalam waktu sehari cuma karena ia tak
suka dengan warnanya. Semasa itulah di kalangan mahasiswa Indonesia di
sana sangat populer sebuah komentar nyinyir ke arah trah Cendana:
“Ingin menikmati gaya hidup supermewah? Gampang. Jadilah anak dan cucu
presiden.”

Dua orang sumber TEMPO yang pernah kuliah di Boston, Amerika Serikat,
mengungkapkan lagak cucu Soeharto yang lain. Kali ini menyangkut
putra-putri kesayangan Tutut, Dandy dan Danty Rukmana. Sewaktu mereka
kuliah di sana, mulai tahun 1991, gaya hidup dua remaja baru gede ini
luar biasa jumawa, bahkan untuk ukuran orang Amerika. Kedua sumber itu
sering melihat Dandy dan Danty berseliweran di jalan dengan mobil
mewahnya.

Jenis kendaraan yang mereka koleksi pun bukan sembarang merek, tapi
mobil dengan harga selangit, sebangsa Ferrari, Rolls Royce, dan
Porsche. Menurut sumber itu, Dandy bahkan pernah membeli sebuah
Lamborghini- Diablo seharga Rp 1 miliar. Buat warga kota kecil seperti
Boston, gaya hidup mereka amat mencolok. Sampai-sampai, jika sebuah
mobil Lamborghini melintas, orang langsung bisik-bisik, “Itu cucu
salah seorang presiden di Asia.” Sumber itu juga pernah mendengar
cerita dari seorang agen mobil terkenal di kota itu tentang kebiasaan
mereka yang kerap gonta-ganti mobil. “Paling lama, mereka ganti mobil
sebulan sekali,” katanya. Edan.

Yang lebih dahsyat, menurut George, dua remaja ini juga memiliki tiga
rumah mewah di kawasan itu, dengan nilai total US$ 2,5 juta atau, ya
ampun, mencapai Rp 37,5 miliar. Sumber TEMPO mendengar penuturan salah
seorang temannya yang pernah diundang menghadiri pesta di sana. Rumah
itu dilengkapi dengan taman yang luas, kolam renang supermewah, dan
lapangan tenis.

Balap dan judi adalah kisah berikutnya di seputar gelimang harta
dinasti Soeharto. Seorang teman reli Tommy Soeharto menuturkan
bagaimana habis-habisannya mantan bos mobil nasional Timor itu
melakoni hobi mahalnya. Sewaktu survei reli dunia di Medan pada 1997
lalu, kata temannya itu lagi, cuma dalam waktu sepekan, Tommy sampai
“menghabiskan” tiga unit Mitsubishi Evolution IV.

Bukan apa-apa, tiga mobil yang harga setiap unitnya Rp 250 juta itu
ringsek mencium tebing. Dan dalam setahun setidaknya Tommy harus
menghabiskan 10 unit mobil survei. Teman reli Tommy yang lain
menuturkan keterbengongan seorang wartawan Australia yang
mewawancarainya. Waktu itu, kepadanya ditanyakan pihak mana yang
mensponsori tim relinya. Si wartawan melongo ketika diberi tahu bahwa
seluruh dana?yang bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran rupiah
sekali reli?ditanggung pihaknya sendiri, alias tanpa sponsor. Padahal
pereli kelas dunia tak mungkin berlaga tanpa ada yang mensponsori.

Berbagai kasino kondang di seantero jagat pun luber dengan uang klan
Soeharto. Di Christmas Island, Burswood Casino, Australia, atau
Genting Highland, Malaysia, misalnya, nama beken anggota Keluarga
Cendana sudah menjadi buah bibir. Seorang sumber TEMPO yang berkawan
dekat dengan Ari Sigit, kakak Eno, menuturkan ulah cucu Soeharto yang
satu itu. Ceritanya begini. Ketika itu, Ari ikut reli di Malaysia
dengan bendera timnya, Sexy Motor Sport, yang mengandalkan kedigdayaan
mobil Audi. Pamannya, Tommy, juga ikut balap dengan timnya, Goro
Rally.

Di suatu sore, setelah kandas di arena balap, Ari mengajak semua
anggota rombongannya ke Genting Highland, pusat perjudian terkenal di
sana. Tak jelas seberapa tebal ringgit yang ia habiskan di meja judi.
Yang jelas, silakan hitung sendiri, sampai ayam berkokok, putra sulung
Sigit Harjojudanto itu masih asyik menjajal baccarat, black jack, dan
rolet. Padahal semalaman itu tak sekali pun ia dikunjungi Dewi
Keberuntungan, alias kalah melulu. Tapi ia rupanya tak begitu ambil
pusing soal kalah menang. “Ia sekadar cari hiburan,” kata sumber itu
menjelaskan kenapa Ari tidak juga balik kanan kendati koceknya sudah
bolong besar.

The Independent juga menggambarkan bagaimana entengnya Tommy
menghamburkan uang di meja kasino. Salah seorang temannya yang pernah
berjudi bareng di Ritz Casino, London, punya cerita menarik. Suatu
malam, Tommy keok terus. Duitnya amblas sampai lebih dari £ 1 juta (Rp
15 miliar). Tapi putra bungsu Soeharto ini kelihatan tak begitu ambil
peduli. Dengan entengnya, seolah tak terjadi apa-apa, ia langsung
mengajak teman-temannya makan malam di sebuah restoran mewah. Easy
going.

Sang teman reli itu juga mengaku pernah diajak ikut berjudi ke London,
dua tahun lalu. Mereka berangkat bersepuluh dengan jet pribadi “sang
Pangeran”. Waktu itu, di luar kebiasaan, Tommy, yang lebih sering
kalah ketimbang menang, bernasib terang. Duit hasil judi itu pun
langsung amblas. Hari itu juga ia menghabiskannya dengan membeli sedan
reli mutakhir, Subaru Impreza. Waktu itu saja harganya sudah mencapai
setengah miliar rupiah (sekarang berkisar antara Rp 800 ribu dan Rp
1,2 miliar). Dua kasino favorit Tommy adalah di Christmas Island dan
Genting Highland. Di lapangan golf, kegemarannya berjudi juga tak
tertahankan. Berapa nilai taruhannya? “Enggak besar, paling-paling 50
jutaan,” kata temannya itu, enteng.

Begitulah kisah bak raja diraja itu. Boleh saja kalau Anda lantas
berdecak kagum, kaget bukan kepalang, bahkan kesal tak ketulungan.
Silakan bergegas kalau Anda tertarik memburunya.?

Karaniya Dharmasaputra, Dewi R. Cahyani, Ma’ruf Samudra, Wens Wanggut
(Jakarta), koresponden London

Penjelasan PKS Tentang Wacana Partai Terbuka

Penjelasan Seputar isu-isu yang berkembang sebelum, menjelang, dan sesudah Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali

Assalamu’alaikum wr wb,
Bismillahirrahmanirrahim

Setelah mendengar dan melihat berkembang dan banyaknya isu-isu di masyarakat, terutama melalui media massa, elektronik dan internet khususnya menjelang, ketika dan sesudah berlangsungnya Musyawarah Majelis Syuro IX dan Mukernas PKS di Bali, khususnya mengenai jati diri PKS dan prinsip-prinsip PKS yang pemaknaannya simpang siur. Untuk jelasnya maka DPP perlu memberikan BAYAN (Penjelasan) hasil-hasil MMS IX dan Mukernas di Bali, sebagai berikut:

1. Mengenai Slogan PKS.
Slogan Resmi PKS sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ke VII di Jakarta, yang dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS IX di Bali adalah: Bersih, Peduli, dan Profesional.
Bersih menegaskan aspek moral/ keshalehan pribadi, maksudnya mewujudkan para pemegang amanah jabatan yang anti KKN.
Peduli merupakan aspek sosial, kesalehan sosial, kepedulian kita kepada kaum dhu’afa dan terhadap para korban bencana.
Profesional adalah kesalehan profesi, memiliki kompetensi, pemikiran keterbukaan sehingga berdaya manfaat bagi posisi jabatan yang diamanahkan.
Penjelasan lebih rinci mengenai hal ini dijabarkan dalam Buku Platform Pembangunan PKS yang telah resmi disahkan.

2. Mengenai istilah “Terbuka”
Istilah “Terbuka” TIDAK PERNAH menjadi keputusan sebagai slogan, baik oleh sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan).

PKS tetap sebagai partai dakwah yang berazaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Sebagaimana kami juga menginginkan setiap pemeluk agama lain juga taat menjalankan agama masing-masing, sebagai kontrol moral yang kuat terhadap pribadi seseorang.
PKS tetap konsisten menjadi Partai Dakwah yang merupakan rahmatan lil’alamien.

Adapun istilah terbuka sebagai usulan, wacana, dan beberapa wawasan yang disampaikan oleh para kader dari daerah minoritas, sedang kami kaji dan dalami, apakah hal ini layak untuk di ambil sebagai bahan pertimbangan, yang pada akhirnya nanti akan dibahas dalam sidang-sidang Majelis Syuro mendatang. Mengenai keterbukaan komunikasi adalah merupakan keniscayaan dan tuntutan profesionalitas.

3. Sehubungan dengan point (1) dan (2) tersebut, maka seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak lagi mewacanakan isu “partai terbuka” untuk menghindari madharat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.

4. Mengenai Caleg dan Pengurus Non Muslim
Setiap warga negara dapat menjadi Caleg (calon legislatif) atau Pengurus PKS dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan dan aturan resmi PKS. Hal ini telah termuat dalam AD/ART PKS, standar mutu kader PKS sesuai peringkatnya serta Panduan Pencalonan anggota Legislatif yang telah disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).

Untuk daerah-daerah basis non muslim (kekhususan) seperti Papua, NTT atau Bali, caleg non muslim dimungkinkan selama tidak melanggar syariat dan dalam rangka mewakili komunitas non muslim dan hal ini dilakukan secara proporsional.

Mengupayakan dukungan dari kalangan non muslim kepada PKS adalah dimungkinkan, selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.
PKS sebagai partai Dakwah, sangat menghormati keberagaman, berbagai macam ras, suku dan agama, mengajak seluruh pihak dan komponen bangsa-untuk bersama-sama bersinergi untuk pembangunan bangsa ini.

Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, semoga dapat memberi pencerahan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Billahittaufik wal hidayah.
Wassalamu’alaikum wr wb

ttd

KH.DR. Surahman Hidayat
Ketua DSP PKS

Ir.H. Tifatul Sembiring
Presiden Partai

Drs. Suharna Surapranata, MSc
Ketua MPP PKS

Pengirim:Nur Arif Hidayat, Staff Adm Presiden PKS, HP.0812 977 4621

=======================================================

Untuk daerah-daerah basis non muslim (kekhususan) seperti Papua, NTT atau Bali, caleg non muslim dimungkinkan selama tidak melanggar syariat dan dalam rangka mewakili komunitas non muslim dan hal ini dilakukan secara proporsional.

Sekarang mari kita tanya ke ustadz dan kyai di pondok atau pengurus PKS: “Bagaimana anda bisa mengatakan bahwa kalau caleg PKS nanti yang non-muslim, yang jelas agamanya bukan Islam, semua tindakan dan cara berfikirnya bisa sejalan atau cocok dengan syariat (Islam)?”.
Bukankah dengan tak bersyahadat itu saja, artinya otomatis mereka tidak bersyariat ?

Ini ibaratnya tiket masuk sudah diberikan, namun ditarik kembali. Hanya untuk publikasi, tapi bukan untuk realisasi.

Dengan, adanya pernyataan seperti ini dengan logika terbalik maka dapat menjadi pernyataan bunuh diri dari PKS. Bahwa, PKS terlihat mempolitisasi (kampanye positif kepada pemilih non-muslim) demi kepentingan pemilu 2009 dan ada kecenderungannya akan ada diskriminasi dengan non muslim..

.

Semoga akan ada klarifikasi dari PKS.

Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi manusia.
—Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik kepada Human Rights Watch, 26 September 2005

Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwira-perwira tinggi militer.
—Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif, 23 Februari 2005

Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer].
—Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch, 12 April 2006.

Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya.
—Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada Human Rights Watch, 7 September 2004

Cara pihak militer mendapatkan uang perlu diperhatikan. Kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata merupakan dasar untuk mendirikan angkatan militer yang profesional dan berasa hormat terhadap hak asasi manusia. Semakin banyak penghasilan dan pengeluaran pihak militer yang terlepas dari kontrol pemerintah sipil, dan semakin banyak dana yang dihasilkan sendiri, semakin sulit bagi wewenang sipil untuk melakukan pengawasan yang berarti. Hal ini akan menciptakan sebuah pemerintah yang tidak mempunyai kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban angkatan bersenjatanya dan untuk melaksanakan reformasi yang dibutuhkan. Apalagi jika pihak militer tersebut telah terbiasa menggunakan kekuatan politik dan melanggar hak asasi manusia di luar jangkauan hukum, maka otonomi keuanganpun akan disalahgunakan.

Usaha swadana aparat militer merupakan suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia. Sejak hari-hari pertama kemerdekaan, angkatan bersenjata Indonesia telah berhasil menghidupi diri sendiri. Satu demi satu pemerintah telah menyetujui atau tidak mau tahu tentang kegiatan-kegiatan ekonomi pihak militer. Beberapa tahun belakangan ini, pejabat-pejabat Indonesia telah menyatakan bahwa anggaran belanja militer hanya cukup untuk memenuhi separuh dari biaya minimum yang dibutuhkan oleh pihak militer. Akan diperlukan sebuah kajian yang menyeluruh untuk menentukan jumlah dana pemerintah yang sesuai, walaupun memang benar bahwa anggaran militer resmi Indonesia hanya sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara.

Aparat militer Indonesia mengatasi masalah keterbatasan anggarannya melalui berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan cara menunda atau mengurangi pengeluarannya di beberapa bidang, seperti di bidang pembelian-pembelian peralatan. Bersamaan dengan itu, aparat militer Indonesia juga mencari dana untuk keperluan tersebut dari anggaran-anggaran pemerintah lainnya, seringkali dengan melalui jalur diluar proses anggaran yang sah dan dengan cara yang kurang terbuka. Selain memutar dana-dana pemerintah dengan cara ini, aparat militer Indonesia juga secara independen mencari uang melalui jaringan bisnis-bisnis komersial yang rumit; keuntungan dari jaringan bisnis inipun tidak pernah diketahui oleh departemen keuangan. Sumber-sumber pendapatan mandiri inilah yang menjadi fokus laporan ini.

Dana-dana di luar anggaran (dana tambahan dan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan) yang digunakan oleh aparat militer Indonesia ini berasal dari perusahaan-perusahaan yang dimiliki pihak militer, dari hubungan kerja tidak resmi dengan pengusaha-pengusaha swasta yang menyewa jasa pihak militer, dari kegiatan kriminal yang menyerupai mafia, dan dari korupsi.

Sebagian besar penghasilan dari bisnis-bisnis semacam ini langsung masuk ke kantong para komandan, unit-unit tertentu, atau para prajurit. Dana-dana yang dikatakan akan digunakan untuk mendukung kesejahteraan prajurit itu seringkali hanya digunakan untuk memperkaya diri pribadi. Sebagian dari dana ini juga digunakan untuk biaya operasi harian angkatan bersenjata. Untuk apapun dana tersebut digunakan, dana-dana di luar anggaran ini tidak pernah diawasi dan selalu terlepas dari kontrol-kontrol keuangan. Beginilah situasi keterbatasan dan lemahnya pengawasan anggaran belanja di Indonesia yang menyebabkan instansi-instansi pemerintah menjadi terbiasa mencari dana sendiri untuk memenuhi kebutuhan diri, yang akhirnya memacu timbulnya korupsi di mana-mana. Usaha swadana yang terparah, dan akibat-akibat usaha tersebut, terjadi di dalam aparat keamanan, khususnya dalam aparat militer. (Masalah swadana aparat kepolisian juga patut diteliti, tetapi hal tersebut berada di luar jangkauan laporan ini.)

Laporan ini menyoroti usaha swadana aparat militer di Indonesia dari segi hak asasi manusia. Bagian pertama dari laporan ini mengulas asal-usul keterlibatan pihak militer Indonesia dalam kegiatan bisnis, dan menggambarkan bagaimana kegiatan tersebut telah menyebar luas sejalan dengan waktu. Bagian ini juga meneliti kegagalan pejabat-pejabat pemerintah dalam menegakkan hukum untuk melarang komersialisme pihak militer.

Bagian kedua dari laporan memberikan gambaran terperinci mengenai cara pihak militer Indonesia berswadana; sejauh ini, gambaran ini adalah gambaran paling lengkap dan menyeluruh mengenai sifat dan ruang lingkup masalah swadana pihak militer jika dilihat melalui lensa hak asasi manusia. Bagian ini juga menggambarkan empat kategori luas kegiatan swadana aparat militer dan seluk-beluk tiap-tiap kategori tersebut.

Kami menemukan bahwa pihak militer memperbesar dana-dana resmi yang diterimanya dengan menggunakan keuntungan-keuntungan dari bisnis-bisnisnya sendiri, pembayaran-pembayaran dari rekan kerjanya di sektor swasta (seringkali untuk penyediaan jasa-jasa keamanan), pendapatan dari kegiatan-kegiatan gelap, dan uang dari hasil korupsi. Belakangan ini, usaha-usaha bisnis formal tidak mampu berprestasi tinggi; hal ini menyebabkan pihak militer semakin tergantung pada usaha pencarian dana di luar aturan hukum dan ilegal. Kami memberikan contoh-contoh untuk memperlihatkan berbagai keterlibatan ekonomi pihak militer dan sebagian dari pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan hal tersebut.

Bagian ketiga dari laporan ini meneliti hambatan-hambatan yang ada hingga saat ini dalam melaksanakan upaya perubahan dan reformasi. Bagian ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban atas hal-hal yang menyangkut masalah keuangan pihak militer adalah sebuah hambatan serius bagi berhasilnya reformasi. Data resmi mengenai anggaran belanja militer selain tidak dapat diandalkan juga tidak lengkap. Mengenai masalah di luar anggaran, termasuk pendapatan dari bisnis-bisnis militer, tidak ada angka-angka yang dapat dipercaya dan angka-angka tafsiranpun juga sangat beragam. Kesulitan dalam menemukan ukuran statistika yang dapat dipercaya hanya merupakan salah satu bukti bahwa manajemen keuangan pihak militer perlu diperbaiki. Beberapa perubahan memang sedang dilaksanakan, sebagai bagian dari upaya-upaya luas untuk memperbaiki manajemen keuangan negara, tetapi usaha-usaha lain yang terarah juga dibutuhkan untuk menjamin adanya pengawasan dan laporan yang memadai mengenai situasi keuangan pihak militer. Sampai saat ini, pendapatan dan pengeluaran pihak militer masih merupakan satu bagian dari anggaran pemerintah yang paling kurang terbuka dan kurang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian ini juga membicarakan tiga alasan palsu yang sering digunakan untuk menjelaskan lambatnya jalan reformasi: bahwa dana dari sumber resmi pemerintah hanya cukup untuk memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan militer; bahwa bisnis-bisnis militer menghasilkan pendapatan besar yang dapat menutupi hampir seluruh kekurangan dana dari anggaran resmi; dan bahwa keuntungan dari bisnis-bisnis militer sebagian besar digunakan untuk kesejahteraan prajurit.

Walaupun pengeluaran resmi pemerintah Indonesia dalam bidang militer relatif kecil, pengeluaran tersebut lebih besar dari angka-angka yang ditunjukkan oleh anggaran militer. Pengeluaran tambahan pemerintah sering tersembunyi di dalam anggaran untuk bidang lainnya, ada pemborosan yang cukup tinggi, dan biaya yang diterima dari pemerintah telah meningkat dengan pesat dalam tahun-tahun belakangan ini.

Mengenai alasan kedua, bukti-bukti yang kami temukan menunjukkan bahwa banyak usaha bisnis militer yang gagal total, dan dari segi hasil bersih, usaha bisnis yang langsung dimiliki oleh pihak militerpun hanya memberikan sumbangan kecil untuk membantu menutupi biaya yang tidak dianggarkan—seperti yang mulai diakui oleh para pejabat pemerintah. Di dalam budaya “boleh saja” yang tumbuh dari keinginan dan harapan bahwa pihak militer akan dapat menghasilkan pendapatan untuk sumbangan biaya, dan juga dari ketiadaan pengawasan terhadap pendapatan tersebut, prestasi kerja buruk bisnis-bisnis “resmi” aparat militer” telah membantu menyebarnya kegiatan-kegiatan ekonomi aparat militer yang tidak resmi dan tidak legal, yang lebih tersembunyi dan lebih sulit untuk diawasi.

Berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mempercayai alasan ketiga, ada juga bukti kuat yang menunjukkan bahwa dana-dana hasil usaha swadana pihak militer (khususnya, tetapi tidak hanya, melalui dana-dana yang dikumpulkan melalui korupsi yang sudah merasuk dan melalui kegiatan kriminal lainnya) hanya masuk ke kantong-kantong pribadi, dan bukan digunakan untuk memperbaiki kondisi prajurit.

Penilaian laporan ini tentang upaya reformasi yang sudah dilaksanakan hingga saat ini, berpusat pada Undang-undang TNI No. 34 Tahun 2004 yang merupakan dasar dari upaya-upaya saat ini. Undang-undang tersebut mewajibkan pihak militer untuk mennghentikan kegiatan bisnisnya dalam waktu lima tahun. Untuk memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin, pejabat-pejabat sipil dan militer harus memiliki tekad besar bagi terwujudnya reformasi yang menyeluruh. Sayangnya, sebagaimana diumumkan sejauh ini, rencana-rencana pemerintah tidak menanggapi seluruh ruang-lingkup masalah. Rencana tersebut hanya memusatkan perhatian terhadap satu bagian saja dari satu jenis kegiatan ekonomi militer: bisnis resmi dimana pihak militer terbukti mempunyai saham kepemilikan.

Para pemimpin militer juga telah mencoba untuk membatasi ruang lingkup reformasi keuangan untuk mempertahankan beberapa usaha bisnis yang menurut mereka—berlawanan dengan bukti yang ada—merupakan lembaga yang terlepas dari pihak militer, tidak menggunakan sumber daya pemerintah, atau hanya berfungsi untuk mendukung kesejahteraan prajurit. Dari hasil yang dapat dilihat, tampaknya usaha pihak militer ini telah berhasil: saat laporan ini ditulis, rancangan awal pemerintah berisi semua pengecualian ini. Akibatnya hanya akan ada reformasi di permukaan saja yang tidak akan mempengaruhi usaha-usaha bisnis pihak militer maupun keuntungan-keuntungan pihak militer dari kegiatan bisnis yang tidak resmi dan tidak legal.

Bagian akhir laporan ini menyampaikan rekomendasi-rekomendasi teperinci dalam usaha reformasi. Supaya upaya reformasi keuangan pihak militer dapat berhasil, pemerintah harus menentukan pokok permasalahannya secara tepat, mengenali ongkos nyata usaha swadana dari segi hak asasi manusia—termasuk masalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengadili anggota militer yang melakukan tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia—dan menjanjikan diri sepenuhnya untuk mengakhiri usaha swadana militer tersebut. Hal ini membutuhkan langkah-langkah nyata untuk menuntut pertanggungjawaban keuangan di pihak militer, melarang semua bentuk komersialisme militer, mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi menyeluruh untuk menghentikan kegiatan bisnis pihak militer, dan membiayai militer sesuai dengan kebutuhan (setelah melakukan kajian yang cermat terhadap kebutuhan sesungguhnya dan dengan mempertimbangkan prioritas-prioritas nasional lainnya).

* * *

Hampir tidak mungkin untuk menentukan nilai total dari berbagai kegiatan ekonomi aparat militer Indonesia. Minat dan hasrat militer di bidang ekonomi tersebar di seluruh negeri melalui jarungan yang luas, yang meliputi usaha bisnis besar dan kecil, terpusat atau lokal, legal dan ilegal. Tidak seorangpun, termasuk para pejabat tinggi militer, mengetahui secara pasti jumlah uang yang terlibat. Selama bertahun-tahun, pejabat pemerintah terus mengulangi tafsiran tidak resmi yang menyatakan bahwa dana-dana yang dianggarkan secara resmi di APBN untuk pihak militer hanya mencakup 25-30 persen dari pengeluaran militer sesungguhnya, dan selebihnya dibayar dari dana-dana di luar anggaran. Pada tahun 2005, pejabat pemerintah menolak tafsiran tersebut dan mengatakan bahwa tafsiran itu sudah kadaluwarsa dan tidak lagi tepat. Meskipun demikian, tidak jelas juga apakah tafsiran terakhir yang memberikan angka sekitar 50 persen bisa lebih dapat diandalkan, karena para pejabat pemerintah belum mempelajari dan meneliti besarnya kegiatan di luar anggaran dan selalu memberikan informasi yang berbeda beda.

Ada ketidakjelasan yang sama mengenai jumlah usaha bisnis militer. Inventorisasi awal yang dilakukan oleh pihak militer di tahun 2005, mula-mula memberikan angka 219, tetapi inventorisasi berikutnya di tahun 2006 memberikan angka 1520. Beberapa pejabat pemerintah telah mempertanyakan apakah data baru tersebut dapat dipercaya; menurut mereka, jumlah usaha bisnis militer yang sesungguhnya jauh lebih rendah dari angka yang diberikan. Dengan alasan yang sama, dapat juga dikatakan bahwa inventorisasi resmi tersebut memberikan jumlah usaha bisnis militer yang lebih kecil dari jumlah sesungguhnya karena angka tersebut tidak mencakup kegiatan ekonomi yang tidak resmi dan tidak legal. Meskipun demikian, ketidakmampuan untuk menghitung tingkat pengumpulan dana militer dan jumlah tepat bisnis-bisnis militer tersebut bukan berarti tidak dibutuhkan sebuah perubahan. Ada kesepakatan umum bahwa usaha swadana militer merupakan sebuah kebiasaan berbahaya yang tidak boleh dilanjutkan.

* * *

————————–

———————————————

—————————–

—–

-

Kesempatan Reformasi

Saat ini, pihak militer Indonesia (Tentara Nasional Indonesia atau TNI) diwajibkan oleh Undang-undang No. 34 tahun 2004 untuk menarik diri dari kegiatan ekonomi. Di bawah undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia harus mengambil alih aset-aset bisnis militer selambat-lambatnya pada tahun 2009. Undang-undang itu juga melarang pihak militer untuk berkecimpung di dalam kegiatan bisnis dan untuk menerima dana di luar anggaran negara. Pimpinan TNI Indonesia telah berjanji untuk bekerja sama dan mengungkapkan keinginan untuk menyerahkan beberapa bisnisnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Para pejabat sipil mengakui bahwa kegiatan ekonomi militer yang merajalela memakan biaya yang sangat tinggi baik terhadap angkatan bersenjata itu sendiri maupun terhadap negara, dan harus segera diakhiri. Komitmen terhadap kebijakan tersebut merupakan sebuah pergantian yang penting setelah selama bertahun-tahun, pemerintahan demi pemerintahan terus membuat alasan-alasan untuk tidak mengambil tindakan apapun dan para pejabat militer secara aktif menentang reformasi.

Tetapi ada resiko yang tinggi. Jika dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat waktu sesuai dengan asas-asas keterbukaan dan pertanggungjawaban, reformasi keuangan militer dapat menjadi tanda bagi adanya langkah besar menuju reformasi struktural TNI. Banyak pihak dari aparat Indonesia yang berpendapat bahwa mereka harus keluar dari usaha mencari uang sendiri. Mereka menyadari bahwa perhatian terhadap pengumpulan dana telah mengurangi keprofesionalan dan kesiapan militer. Perwira-perwira tinggi militer secara terang-terangan tetap bersikeras bahwa beberapa jenis kegiatan bisnis militer adalah sebuah cara untuk untuk mendukung kebutuhan dasar prajurit, tapi merekapun sudah semakin mau mengakui bahwa banyak usaha bisnis militer yang menjadi usaha untuk memperkaya diri dan hanya memberikan sumbangan kecil kepada prajurit, serta hanya memperburuk reputasi militer. Jumlah anggota militer di semua tingkat yang ingin bebas dari usaha swadana makin meningkat dan mereka juga lebih senang jika tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan layak militer jatuh ke tangan negara.

Ada alasan-alasan penting lain untuk mengakhiri usaha swadana militer. Keterlibatan militer dalam ekonomi merupakan hal yang buruk bagi ekonomi: keterlibatan militer tersebut menyebabkan keganjilan dan ketidakwajaran di pasar; menyediakan landasan bagi korupsi dan penyediaan jasa sewaan (misalnya melalui akses istimewa ke sumber-sumber alam yang menguntungkan); mempertinggi ongkos dan biaya bisnis (melalui pembayaran untuk jaminan keamanan); dan menjadi salah satu penyebab pengrusakan lingkungan yang menghambat pembangunan yang berkelanjutan.

Biaya di segi kemanusiaan yang sangat tinggi dari kegiatan-kegiatan ekonomi militer juga harus dipertimbangkan. Kelompok-kelompok masyarakat sipil sejak lama telah berusaha menarik perhatian terhadap berbagai masalah dimana keterlibatan militer di bidang ekonomi telah memperluas penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Sejarah aparat militer Indonesia dalam pelanggaran hak asasi manusia sangat suram, dan telah diketahui oleh umum bahwa usaha swadana militer mempunyai peran dalam mempermudah terjadinya pelanggaran hak tersebut. Hasrat ekonomi dapat mendorong terjadinya berbagai pelanggaran oleh aparat militer—termasuk pemerasan, perampasan hak milik, dan pencatutan—dan juga dapat memperparah atau memperlanjut kekerasan di wilayah-wilayah sengketa dimana pihak militer mempunyai akses ke sumber-sumber alam atau usaha bisnis yang menguntungkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa otonomi keuangan pihak militer meremehkan wewenang sipil dan asas pertanggungjawaban. Reformasi keuangan pihak militer yang efektif akan meningkatkan asas pertanggungjawaban dan membantu membatasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi yang dilakukan pihak militer di Indonesia.

Desakan untuk mengakhiri kegiatan ekonomi militer merupakan suatu bagian dari agenda yang lebih luas untuk membawa pihak militer sepenuhnya di bawah pengawasan sipil. Para pembuat kebijakan dan pemimpin militer di Indonesia telah menyadari tuntutan publik atas reformasi militer dan telah mulai melakukan beberapa perubahan struktural. Sebagai contoh, penarikan diri pihak militer dari parlemen, yang bertujuan untuk membantu mengurangi pengaruh politis militer, telah diselesaikan pada tahun 2004. Kemajuan hingga saat ini masih terbatas dan hanya ada di beberapa bidang tertentu, namun para pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, telah membuat janji tegas untuk melanjutkan agenda reformasi militer. Para pejabat pemerintah dan perwira-perwira militer yang mendukung upaya reformasi juga telah didukung oleh masyarakat. Sebuah jajak pendapat pada tahun 2005 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung berbagai macam upaya reformasi untuk mengurangi kekuasaan militer di masyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut, mayoritas responden juga percaya bahwa TNI harus dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan bahwa aparat militer seharusnya tidak berkecimpung di dalam kegiatan bisnis.

Pengakuan terakhir dari para pemimpin Indonesia mengenai pentingnya penanganan keuangan dan hubungan bisnis militer perlu disambut baik, tapi janji-janji untuk melakukan reformasi yang serius belum disertai dengan tindakan yang terarah dan menyeluruh. Usaha-usaha pemerintah untuk mulai menangani keterlibatan ekonomi pihak militer masih berjalan lamban, setengah hati, dan tidak lengkap. Usulan-usulan untuk menanggapi masalah swadana militer gagal menanggapi masalah tersebut secara menyeluruh, dan gagal memperhitungkan segi-segi hak asasi manusia dari usaha swadana tersebut. Untuk memenuhi janji Undang-undang No. 34 Tahun 2004, pemerintah harus memikirkan kembali dan merombak semua cara-cara pemecahan masalah ini.

* * *

Catatan mengenai Metodologi

Laporan ini dan upaya-upaya advokasi yang terkait merupakan satu bagian dari program kerja Human Rights Watch yang lebih luas. Penelitian kami dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia telah menghasilkan banyak laporan di berbagai negara mengenai berbagai topik permasalahan. Kami telah menulis laporan yang meneliti kegiatan perusahaan swasta sejalan dengan norma-norma internasional mengenai perilaku perusahaan. Kami telah melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang tersebar luas atas hak asasi para pekerja. Kami juga telah mempelajari dan meneliti bagaimana manajemen yang tidak cakap, korupsi, dan situasi keuangan pemerintah yang tidak terbuka dapat berakibat buruk terhadap hak asasi manusia. Kami bekerja di tingkat internasional untuk mendesak adanya tanggung jawab terhadap rakyat atas dana-dana pemerintah, tanggung jawab perusahaaan atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk menentang mekanisme pembiayaan di luar anggaran yang penuh dengan korupsi, yang akhirnya akan memperlemah perlindungan-perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penelitian untuk laporan ini dilaksanakan selama dua tahun, termasuk empat penelitian langsung di lapangan di Indonesia. Kami menyelidiki masalah pembiayaan pihak militer dan meneliti beberapa kasus yang menunjukkan beberapa dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia sehubungan dengan kegiatan ekonomi pihak militer. Kami juga mencoba memahami tekanan-tekanan keuangan yang dialami oleh pihak militer dan pilihan-pilihan sulit yang mereka hadapi.

Laporan ini ditulis berdasarkan pada lebih dari dua ratus wawancara dan penelitian mendalam lainnya yang kami laksanakan di Indonesia dan di luar negeri. Kami berbicara dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan informasi. Kami bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah dari Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan sejumlah pejabat dari kementerian-kementerian dan badan-badan pemerintah lainnya. Kami juga berbicara dengan beberapa pejabat tersebut secara tertulis. Sumber-sumber lainnya meliputi akademisi, analis dan peneliti profesional, ahli-ahli militer, pejuang masyarakat, perwira militer yang sudah pensiun, dan para wartawan. Kami juga berbicara dengan orang-orang di dunia bisnis, diplomat, dan ahli-ahli keuangan internasional. Kami mengunjungi propinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan untuk melaksanakan penelitian lapangan yang mendalam dengan bantuan dari rekan-rekan Indonesia. Kami juga menggunakan pernyataan yang diumumkan di masyarakat, hasil-hasil penelitian lain yang sudah diterbitkan, serta bahan-bahan yang tidak pernah diterbitkan untuk mendukung penelitian kami sendiri. Kami mendapat bantuan terutama dari hasil kerja pakar-pakar independen, pejuang hak asasi manusia, dan aktivis-aktivis masyarakat sipil lainnya; upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran terhadap fenomena bisnis militer di Indonesia dan untuk mendorong dihapuskannya usaha bisnis militer telah membantu menciptakan tekad politik untuk mulai menangani masalah yang serius ini.

—-

—————-

——————————-

Berlanjut ke:

I. Dana Militer di Indonesia: http://phoenixblood.wordpress.com/?p=37

II. Anatomi Kegiatan Ekonomi Militer : http://phoenixblood.wordpress.com/?p=38

Perjalanan memperebutkan kursi di Senayan untuk menjadi anggota DPR RI tidaklah mudah. Penuh liku dan pengorbanan. Tidak hanya waktu dan tenaga, tetapi juga uang, terutama bagi mereka yang mewakili partai besar yang kemungkinan jadinya juga besar.

ada pemilu-pemilu sebelumnya, orang yang dekat dengan elite partai bisa dengan mudah duduk di Senayan, tak peduli berduit atau tidak, dipilih rakyat atau tidak. Namun pada Pemilu 2004 ini, orang yang mau menjadi mencicipi empuknya kursi di Senayan harus berjuang mengerahkan segala sumber dayanya karena sistem pemilu memungkinkan seorang calon legislatif (caleg) dipilih langsung (baca: Memperebutkan Caleg, hal. 8).

Semua caleg yang mau bertarung pada Pemilu 2004 harus mengeluarkan dana dari koceknya. Pengalaman setiap caleg memang tidak seragam. Ada yang mengaku sudah menghabiskan ratusan juta, namun ada juga yang hanya menghabiskan ratusan ribu. Dana itu digunakan untuk macam-macam kepentingan berkaitan dengan pencalonan.

Trimedya Panjaitan, caleg PDI-P dari Sumatera Utara II, misalnya, mengaku hingga kini sudah mengeluarkan Rp 200-300 juta. Uang itu bukan untuk pengurus DPP dan DPD PDI-P, tapi untuk pengembangan partai. “Kalau untuk mengembangkan partai saya bersedia mengeluarkan dana. Tetapi kalau untuk kepentingan orang per orang, baik di DPP maupun di DPD, saya pasti tidak memberikan,” kata pengacara yang juga anggota Komisi II DPR itu.

Menurut Trimedya, dana yang dikeluarkannya itu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendirikan pelang-pelang papan nama kantor partai yang sudah rusak, ongkos menjalankan roda organisasi DPC dan PAC, menyelenggarakan diskusi internal dan eksternal, temu kader, bakti sosial, menyediakan sembilan bahan pokok, sampai membantu pengurus partai yang masih tinggal di rumah kontrakan, dilakukannya.

“Di sinilah dibutuhkan ongkos yang sangat besar. Untuk menggerakkan dan menjalankan roda organisasi di sebuah DPC saja dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Hingga Desember (2003), saya sudah menghabiskan Rp 200-300 juta,” katanya. Jumlah itu belum termasuk ongkos pergi pulang Jakarta-Medan.

Sistem Pemilu

Caleg Partai Golkar mewakili dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Victor B Laiskodat, juga mengakui bahwa untuk menjadi anggota DPR RI saat ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mahalnya biaya itu, menurut pengusaha yang kini banyak bergerak di sektor kelautan itu, terkait erat dengan sistem Pemilu 2004 yang berbeda de-ngan pemilu-pemilu sebelumnya.

“Dengan sistem pencalonan yang dibagi dalam zona-zona pemilihan, para caleg harus berkampanye ke lebih dari satu kabupaten. Hal ini otomatis membutuhkan dana yang lebih besar dari sistem pemilu sebelumnya, di mana caleg hanya perlu berkampanye di satu kabupaten saja,” katanya.

Victor mengungkapkan, kegiatan sosialisasi merupakan komponen yang paling banyak menyerap dana. Berbagai macam aksesori kampanye seperti kaus, jam tangan, kalender, bendera, dan sejumlah atribut partai lainnya telah disiapkannya dan segera dikirim ke zona yang diwakilinya.

“Jujur saja, saya pribadi menyiapkan dana cukup banyak untuk keperluan tersebut,” ujar mantan cagub NTT ini tanpa memerinci lebih jauh. Ia juga menolak berkomentar soal berapa besar dana kontribusi seorang caleg untuk DPP, DPD I, dan DPD II Golkar. “Saya kira hal ini kurang etis untuk dibicarakan. Kalaupun ada, saya yakin sifatnya sukarela, bukan paksaan atau kewajiban,” ujar Victor.

Hal senada diakui pula oleh pengacara Ruhut Sitompul, caleg Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Barat. “Soal biaya yang cukup besar, itu memang konsekuensi sebuah perjuangan. Tapi, dalam partai kami bukan berarti caleg yang berkualitas tetapi tak punya uang tak bisa menjadi caleg,” tutur Ruhut. Menurutnya, dalam partainya dikenal asas seimbang, serasi, dan selaras. “Caleg yang tak punya uang, tetapi punya kualitas tetap diusulkan jadi caleg dengan bantuan kawan-kawan,” ujar Poltak Si Raja Minyak ini.

Biaya Sosialisasi

Tommy Sihotang, caleg Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dari Jawa Barat, mengemukakan, sistem pemilu sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi bagi seorang caleg. Bukan saja biaya untuk memenuhi persyaratan administratif dari KPU maupun partai, tetapi biaya yang sangat tinggi sangat dibutuhkan untuk menyosialisasikan diri seorang caleg agar dikenal oleh konstituennya kelak.

Menurut Tommy yang pengacara beken ini, sosialisasi diri seorang caleg sangat membutuhkan improvisasi. “Sampai saat ini memang saya belum mengeluarkan biaya yang sangat tinggi, tetapi boleh jadi pada Maret mendatang semua caleg akan jor-joran melakukan sosialisasi kepada konstituen di daerah pemilihannya,” ungkapnya.

Tommy belum bisa memprediksi berapa biaya yang akan dia keluarkan. Meski demikian, saat ini ia sudah mulai mondar-mandir ke daerah pemilihannya, seperti Bekasi dan Bandung, dan mengeluarkan biaya yang lumayan untuk membuat kartu anggota, spanduk, dan lain-lain. “Biaya yang saya keluarkan ini masih digunakan untuk menggerakkan partai secara internal,” katanya.

Pengakuan senada dilontarkan Saleh Husein, caleg PAN dari wilayah pemilihan Jawa Barat. Menurut pengusaha nasional ini, dirinya sudah melakukan persiapan menjadi caleg sejak setahun lalu, dan untuk itu sudah banyak dana yang dikeluarkannya. “Untuk sosialisasi figur dan pembuatan atribut partai saja saya menghabiskan dana yang cukup besar,” ujar Saleh yang enggan menyebutkan angka pastinya.

Terkuras dan Gagal

Memang tidak mudah mendapat kursi di Senayan. Sudah mengeluarkan banyak dana pun belum tentu bisa lolos sekadar menjadi caleg. Pengalaman Samuel Lobo, calon tunggal anggota DPR yang dikirim oleh DPC PDI-P Kabupaten Sumba Timur, NTT, mungkin bisa menjadi contoh.

Karyawan sebuah perusahaan besar di Jakarta ini sudah mengeluarkan banyak dana dan waktu, tapi tidak juga tembus sebagai caleg resmi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Kalau dihitung-hitung total sudah sekitar Rp 200 juta yang saya habiskan untuk konsolidasi dan sosialisasi ke daerah,” ungkapnya.

Namun Samuel mengaku tidak terlalu kecewa karena dia sadar bahwa berpolitik identik dengan dana, dan kegagalan adalah salah satu konsekuensinya. “Tapi yang masih mengganjal perasaan saya hingga kini adalah transparansi dari DPP PDI-P dalam penetapan nama caleg. Karena, ada calon yang tidak pernah dicalonkan oleh daerah, tapi masuk dalam daftar resmi di KPU, padahal mekanismenya mewajibkan itu,” ujarnya prihatin.

“Yang lebih mengecewakan lagi sampai saat ini saya tidak pernah diberi tahu secara resmi oleh DPP bahwa saya tidak masuk dalam nominasi resmi caleg ke Senayan, padahal saya sudah menempuh semua prosedur administrasi,” tambah Samuel yang sudah bergerilya mempersiapkan diri menuju Senayan sejak lima tahun silam.

Menyimak sejarah politik Indonesia sama artinya dengan menyimak ulang konsep politik Machiavelli. Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya. Politik Indonesia lebih memikirkan bagaimana kekuasaan dipertahankan selama mungkin daripada bagaimana Indonesia dibangun sebaik mungkin. Cara berpikir seperti ini sejalan dengan konsep politik modern Machiavelli.

Dalam Il Principe bab IX, Machiavelli menyarankan bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya. Caranya adalah dengan menarik hati dan simpati rakyat. Ia lantas menulis begini: “The Prince is, moreover, obliged to live always with the same people.” Selanjutnya Machiavelli menambahkan: “One, however, who becomes prince by favour of the populace, must maintain its friendship, which he will find easy, the people asking nothing but not to be oppressed. But one who against the peoples wishes becomes prince by favour of the nobles, should above all endeavour to gain the favour of the people; this will be easy to him if he protects them. The prince can win their favour in many ways, which vary according to circumstances.”

Pemimpin dan politisi Indonesia sangat kentara mengikuti jalan pikiran Machiavelli ini. Lihatlah bagaimana Soekarno berkuasa selama dua puluh tahun. Berikutnya menyusul Soeharto. Bahkan lebih lama; tiga puluh dua tahun. Tidak ketinggalan para pejabat negara baik di pusat maupun di daerah-daerah. Itu baru di lembaga eksekutif, pemerintahan. Namun lihat pula lembaga legislatif, baik di pusat (DPR RI), DPRD I dan DPRD II. Para politisi menjadi anggota dewan sekian periode hingga tua. Politisi dadakan bertindak anarkis atas nama kepentingan rakyat.

Adalah menarik untuk disimak bersama hal-hal berikut ini. Mereka bertahan menjadi pejabat negara dan wakil rakyat sekian lama karena legitimasi yang kuat dari rakyat. Mereka sangat pintar menarik hati rakyat. Rupanya semangat feodalisme dan patrialisme masyarakat Indonesia dimanfaatkan dengan sangat baik oleh mereka. Saran Machiavelli tepat. Penguasa mengambil hati rakyat dengan banyak cara sesuai dengan keadaan. Marilah kita lihat bagaimana para penguasa, pemimpin, pejabat negara dan anggota dewan pintar mengambil hati rakyat. Mereka menjadi Machiavelli ala Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga periode reformasi saat ini.

Masyarakat Indonesia akrab dengan iklim kekeluargaan dan persaudaraan. Para pemimpin ibarat bapak dalam keluarga besar. Para pendiri negara Indonesia mengerti dengan baik hal itu. Maka tidak heran bila Soepomo dalam pidatonya di sidang BPUPKI berkata: “maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakat”. Pendapat ini disetujui mayoritas anggota sidang untuk membangun Indonesia Merdeka. Lahirlah pada waktu itu konsep negara kesatuan untuk mempersatukan aneka suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di Nusantara. Itulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno dengan karisma pemimpinnya secara gemilang berhasil mewujudkan harapan itu. Rakyat begitu mengagung-agungkan beliau. Hal yang sama juga terjadi pada tokoh-tokoh kemerdekaan lain seperti Hatta, Sjahrir dan lain-lain.

Bagaimana Soekarno bisa bertahan sekian lama menjadi penguasa Indonesia? Soekarno memiliki karisma yang besar. Lewat kemahirannya berpidato, ia telah membius rakyat sedemikian rupa. Semangat yang berkobar, penampilan yang memikat, gaya bicara yang apik dan jiwa pemimpin yang selalu dekat dengan rakyat senantiasa ia miliki. Ia sendiri berjanji untuk menjadi penyambung lidah rakyat. Namun siapa yang menduga kalau segalanya itu secara efektif dipakai melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi terpimpin menjadi puncak di mana naluri berkuasa Soekarno tampak kian jelas.

Adalah Hatta yang melihat tanda-tanda itu. Ketika itu Hatta menulis: “Demokrasi liberal hendak digantinya dengan apa yang disebutnya demokrasi terpimpin” Tetapi dengan perubahan Dewan Perwakilan Rakyat yang terjadi sekarang, dimana semua anggota ditunjuk oleh presiden, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan. Demokrasi terpimpin Soekarno menjadi suatu DIKTATUR yang didukung oleh golongan-golongan yang tertentu. Soekarno mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup. Celakanya hal itu didukung oleh rakyat lewat parlemen. Maka tidak heran bila Hatta, seorang negarawan yang tulus, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Nafsu atas kuasa membutakan mata Soekarno, menutup pintu demokrasi.

Menyusul berikutnya; Soeharto. Dengan semangat Orde baru dan demokrasi Pancasila, ia melakukan program stabilitas politik nasional. Program ini bertujuan melakukan pembenahan dan pembaharuan politik demi mencapai keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi. Fokusnya terletak pada sektor ekonomi. Pembangunan fisik dilakukan secara meluas di seluruh negeri. Mulai dari kota hingga desa-desa. Tidak heran bila kemudian Soeharto dipuja-puji dan diberi gelar Bapak Pembangunan. Rakyat akhirnya dininabobokkan oleh pembangunan. Soeharto menjadi ikon penguasa sukses yang harus tetap dipertahankan kekuasaannya.

Sementara itu, institusi-institusi politik dikembangkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan formasi politik yang mendukung penguasa. Kekuasaan politik berpusat di tangan pemerintah/penguasa. Institusi perwakilan politik rakyat secara efektif bekerja untuk melegitimasi kebijakan pemerintah. Fungsinya sebagai wakil rakyat tidak dilaksanakan secara memadai. Dengan demikian, kekuasaan penguasa dilanggengkan oleh rekayasa politik lewat mekanisme pemilu yang ada. Hal yang sama juga terjadi di daerah-daerah. Para gubernur, bupati dan camat yang biasanya didominasi kalangan militer berkuasa hingga beberapa periode

Akhirnya, rakyat terutama kaum intelektual dan mahasiswa, bosan dengan aneka rekayasa politik. Maka lahirlah kemudian gelombang reformasi yang menuntut pembaharuan di segala bidang kehidupan. Soeharto kemudian lengser. Kekuatan reformasi melahirkan demokrasi yang lebih maju. Lantas bagaimana situasi politik di masa ini? Demokrasi di era reformasi terasa kebablasan. Demokrasi yang mendadak membuat para politisi tidak siap berpolitik secara sehat. Maka muncul sekian banyak politisi dadakan di DPR yang justru menimbulkan anarki. Lihatlah kericuhan yang terjadi di sidang parpurna DPR ketika membahas kenaikan harga BBM medio Maret lalu.

Para politisi dadakan itu jelas Machiavellian. Mereka tampaknya berjuang keras melanjutkan aspirasi rakyat. Mereka berteriak, melompati meja dan saling dorong atas nama rakyat. Namun siapakah yang tertawa senang melihat aksi itu? Rakyat? Saya kira tidak. Rakyat justru malu melihat para wakilnya seperti para preman berdasi. Kita mesti bertanya lagi. Apakah itu sungguhan ataukah hanya kamuflase semata? Apakah terdorong oleh nurani kemanusiaan ataukah hanya untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anggota dewan. Memperjuangkan aspirasi rakyat ataukah berdusta dan menarik simpati rakyat? Kalau benar opsi yang kedua, maka politik Machiavellian masih diminati para penguasa pejabat dan politisi Indonesia. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Filsafat politik tidak mengurusi aneka ramalan dan praduga politik. Ia bertugas untuk menganalisa dan mengkritisi realitas politik yang ada. Kita hanya diminta: Belajarlah dari sejarah!
http://www.berpolitik.com/viewnewspost.pl

—————–

Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya.

Tapi kalau kita ini berada dalam sebuah komunitas yang anggotanya adalah orang baik-baik, adil, jujur, disiplin, menghargai kehidupan dan kemanusiaaan, sopan, santun, tentulah tak mungkin komunitas itu salah pilih pemimpinnya, dengan memilih calon pemimpin yang suka ‘molimo’, bukan? Mereka pasti akan mengangkat seorang pemimpin yang jujur, amamanh, cerdas dan punya komitmen untuk melakukan perbaikan masyarakatnya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ginandjar Kartasasmita menuding sinis DPR. Menurut dia, DPR itu serbauang.

Mantan menteri pertambangan dan energi pada era Soeharto tersebut memperkirakan, usul amandemen UUD yang meminta DPR berbagi kewenangan dengan DPD diganjal dewan karena tidak ada tawaran menguntungkan.

“Usul amandemen adalah upaya besar, tapi tanpa uang. Padahal, untuk mengegolkan undang-undang saja, DPR perlu uang,” ujar Ginandjar dalam buka puasa bersama kelompok DPD di MPR, Jakarta, kemarin (19/9).

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud serta sejumlah pakar seperti Sri Soemantri, Satya Arinanto, Deny Indrayana, Cecep Effendi, Syamsudin Haris, Umar Juoro, Sukardi Rinakit, dan Marwah Daud Ibrahim. Mereka dimintai pendapat mengenai usul amandemen UUD 1945, khususnya pasal 22D tentang peran dan kewenangan DPD.

Menurut Ginandjar, fraksi-fraksi di DPR menolak usul amandemen karena tidak ada manfaat langsung yang diterima parpol-parpol. Bahkan, jika amandemen gol, sejumlah hak istimewa parpol akan berkurang karena ada share (pembagian) kewenangan yang seimbang antara DPR dengan DPD. “Mereka (parpol-parpol) tentu bertanya, kami dapat apa,” ungkapnya.

DPD, kata dia, tidak bisa memberikan apa pun, selain menuntut DPR berbagi kewenangan sejalan dengan prinsip parlemen dua kamar (bikameral). “Yang saya dengar, katanya di DPR serba uang. Untuk mengegolkan undang-undang saja, perlu nyogok seperti kasus Rokhmin Dahuri (dana Departemen Kelautan dan Perikanan),” tegasnya.

Yang semakin menyedihkan, jelas Ginandjar, Pansus RUU Pemilu DPR terkesan hendak meminggirkan DPD. Hal itu terkait dengan usul rumusan penamaan rancangan undang-undang yang dibahas menjadi RUU Pemilu Legislatif dan DPD.

“Kalau begitu rumusannya, DPD itu lembaga apa? Apakah lembaga eksekutif atau yudikatif? Atau lembaga auditor seperti BPK? Perlu ditanyakan juga, apakah DPD semacam lembaga pertimbangan presiden,” ungkapnya.

Dia menyatakan, fraksi-fraksi di DPR kelewat nafsu dan haus kekuasaan. Selain tidak berbagi kewenangan dengan DPD, DPR mau mengerjai calon kepala daerah perseorangan dengan syarat minimal dukungan harus 10-15 persen.

“Begitu bernafsunya parpol. Di Jawa Barat, ada anggota parpol yang kurang dari 100 ribu orang. Padahal, bikin parpol cukup 50 orang. Ini DPR mau menetapkan syarat calon perseorangan sampai 15 persen. Sungguh tidak adil,” katanya.

Peneliti LIPI Syamsudin Haris memberikan masukan agar DPD pandai membungkus isu. Usul penguatan peran DPD, kata dia, tidak strategis dan pasti kurang direspons. “Isunya mesti digeser menjadi penguatan sistem perwakilan dan pemerintahan presidensial yang kuat serta efektif,” ujarnya.

Hal itu dimaksudkan agar tidak ada kesan DPD hanya memperkuat kewenangan sendiri.
http://www.jawapos.co.id/index.php?a…il_c&id=304533

—————-
Dari seorang teman:

He…he…heee… ketahuan … suka uang ya! tapi kata temanku yang duduk di DPR, kaloauDPD dikasih kewenangan ‘berlebihan’ untuk berperan di daerahnya dan di dalam kehidupan tata-negara melalui amandemen UUD 1945, dipastikan oleh temanku tadi akan menambah ‘hight cost money politics’ di tingkat daerah maupun nasional kelak di kemudian harinya. Jadi untuk efisiensi dan ‘menyelamatkan’ uang negara di kemudian hari, usulan amandemen UUD 1945 yang akan membikin DPD semakin ‘super’ saja, enggak mereka beri dulu … wah , ternyata urusan di balik upaya ‘keras’ untuk mengamandemen UUD 1945, akhirnya bermuara ke UUD pula (Ujung-Ujungnya Duit, Broe!)

Mafia “Geng Sembilan” di Indonesia DI dunia remang-remang, nama “Gang of Nine” menjadi legenda. Dibekingi Keluarga Cendana dan petinggi militer, segala sepak terjangnya hampir tak tersentuh. Taipan Tommy Winata-bersama Sugianto Kusuma alias Aguan-disebut-sebut sebagai godfather-nya. Bisnis mereka terentang dari properti hingga judi, dari obat terlarang hingga otomotif.

Benarkah? Dalam wawancara dengan TEMPO, Tommy membantah keras seluruh keterlibatannya di situ. Malah, “Gua baru dengar (nama kelompok itu) sekarang,” katanya. Tapi sejumlah sumber, termasuk mantan preman dan bandar judi Anton Medan, mempercayai keberadaannya. Isi perut “Geng Sembilan” berikut ini dirinci berdasarkan keterangan mereka.
Kecuali Tommy dan Yorrys, yang juga membantah, beberapa nama yang ada di sini tidak dapat dikontak oleh TEMPO.

* Johnny Kesuma Melalui PT Artha Graha Investama, dia adalah orang kepercayaan Tommy di bidang investasi. Johnny adalah adik Aguan. Semula ia mengendalikan PT Amcol Graha Industries, yang pernah memegang lisensi manufaktur Sony. Menurut sumber TEMPO, saat ini ia dicekal. Sebelumnya, ia lebih banyak tinggal di Singapura. Saham Graha Investama juga dimiliki oleh Bakti Investama (dulu milik Mamiek Soeharto).

Link asli:

http://triadkita.blogspot.com/2006/02/mafia-geng-sembilan-di-indonesia.html

Perkenalan ini akan menjadi panduan bagi tulisan saya selanjutnya.

Salah satu aktifitas pelarian “uang darah rakyat indonesia” yang terbesar selain dana BLBI diSingapura yang lebih tragisnya menguap begitu saja dimeja-meja judi negara asing. Kasus terakhirnya adalah tembak menembak dengan gangster australia diVictoria yang menewaskan 2 bodyguard kerabat soeharto ini.

DATANG JUGA
GILIRAN SANG CUCU
Ari Sigit, cucu presiden Soeharto, diberi hak monopoli tata niaga
minuman keras. Urusannya cuma menempel stiker di botol minuman
Suatu kali Presiden Soeharto, “tak usah membantu bisnis anak-anak
saya”. Dan ternyata yang dibantu sekarang, adalah anak dari anaknya.
Alias cucunya. Seperti baru saja terjadi pada Ari, anak Sigit
Soeharto. Dengan perusahaannya PT Arbamass Multi Invesco, cucu
Soeharto ini, memperoleh hak monopoli koordinasi atas penjualan
minuman beralkohol diseluruh Indonesia.
Hak itu, dikeluarkan Dirjen Pemerintahan Umum dan otonomi daerah
(PUOD) 19 februari tahun lalu. Kala Dirjen PUOD masih dijabat Warsito
Rasman-kini Gubernur Kalteng. Namun hak baru diumumkan Kamis,(19/1)
lalu. Saat ini, PT Arbamass telah menguji coba kendalinya itu di empat
wilayah, yaitu Kalbar, Irja, Sulsel, dan Bali.
Tata niaga minuman keras itu diberlakukan dengan mengeluarkan
stiker khusus yang harus ditempelkan pada minuman yang
diperjualbelikan. “Ini untuk mengontrol penjualan minuman beralkohol
yang sekarang ini tidak sinkron pengawasannya,”jelas Emir Baramuli,
Presdir PT Arbamass.
Stiker tersebut harus ditempelkan disetiap botol minuman
beralkohol yang akan dipasarkan. Harga sticker bergantung dari kadar
alkohol yang diperjualbelikan. “Pedagang besar minuman keras (PBMK)
yang mendapat ijin dari Departemen Kesehatan, dan para penyalur harus
terlebih dahulu membeli sticker, sebelum mengedarkan minuman
beralkohol” tambah Emir. Dan sticker ini dapat dibeli pada PT
Arbamass. Minuman yang dijual tanpa sticker itu akan terkena razia.
Jadi mau tak mau produsen pasti antri sticker ke PT Arbamass.
Menurut Ari Sigit dan Emir Baramuli, pengontrolan ini bukan hanya
akan meningkatkan hasil restribusi dan pajak bagi pemerintah daerah,
tetapi juga dapat mengurangi kebringasan akibat minuman keras
dikalangan anak muda.
Hal yang luput disebut oleh keduanya, adalah keuntungan yang PT
Arbamass setelah mendapat hak monopoli ini. Harga stiker untuk minuman
keras kategori A ( alkohol 0-5%). Misalnya bir, sebesar Rp 600,-.
Sedangkan untuk kategori B ( 5-20%) dan ( 20-55%), sebesar Rp 750.
untuk setiap stiker yang terpasang itu PT Arbamass mendapat jatah
keuntungan 15%. Artinya, dari setiap minuman keras golongan A yang
terjual. PT Arbamass mendapat untung 90,-. Dan dari golongan B+C
memperoleh jatah Rp 112,5,- per botol.
Menurut data yang dimiliki PT Arbamass tingkat konsumsi minuman
keras golongan A di seluruh Indonesia mencapai 295 juta botol
pertahunya. Dengan perhitungan ini, penghasilan PT Arbamass dari
minuman golongan A saja, mencapai Rp 26,55 Milyar pertahun. sementara
dari minuman keras golongan B, yang tingkat konsomsinya 93,9 juta
botol setiap tahunya, mereka mendapat Rp 10,563.750.000,- dari
golongan C yang tingkat konsumsinya 36 juta botol pertahun, mereka
mendapat 4,05 Milyar.Total seluruhnya PT Arbamass akan memperoleh Rp
41.163.750 ,000,- setiap tahunnya.
“Wajar kami mendapat (keuntungan) itu, karena kami menyediakan
tenaga dan anggaran awal untuk pengawasan ini,”Kata Emir Baramuli. Ia
mengaku PT Arbamass – yang didirikan 20 April 1994 – menanamkan modal
Rp 1-2 milyar di setiap propinsi untuk memegang tata niaga minuman
keras itu.
Hak monopoli yang diperoleh Ari ini, seperti jadi tradisi bisnis
keluarga presiden. Putra-putri presiden, atau ayah, bude, dan pakle
Ari, menikmatinya diberbagai sektor tata niaga cengkeh dan jeruk,
pemungutan iuran TV, komputerisasi STNK, atau pembangunan jalan tol.
Semuanya tentu sukses. Kalau tidak sukses, ada cara yang akan
ditemukan untuk mensukseskannya.
Di sektor pajak televisi, lewat PT Mekatama Raya, Tommy, menjadi
mitra TVRI dalam mengumpulkan iuran TV. Setiap pemilik TV berwarna
ditarik Rp 3000 dan hitam putih Rp 1500 per bulan. Dengan jumlah
televisi diseluruh Indonesia sekitar 10 juta, lebih dari Rp 20 milyar
diperoleh PT Mekatama Raya setahunnya.
Sukses yang paling kontroversial, bisa ditengok pada salah
seorang paman Ari, Hutomo Mandala Putra (Tommy). Ia mendapatkan hak
pengaturan perdagangan cengkeh dari Badan Penyangga Perdagangan
Cengkeh (BPPC), beberapa tahun silam.
Dari setiap kg cengkeh, yang harganya ditetapkan BPPC, Tommy mendapat
bagian Rp 1000,- Dengan monopoli ini harga cengkeh kian hari kian tak
menentu, bahkan pernah anjlok sampai Rp 3000 per kg. Dan stok cengkeh
pun menumpuk di BPPC, bahkan sampai 370 ribu ton. Untuk mengatasinya,
Tommy meminta para petani menebangi pohon cengkeh mereka.
Fasilitas kredit istimewa juga dinikmati BPPC dari Bank
Indonesia. Awalnya BPPC mendapat kredit likuiditas sebanyak Rp.750
milyar, kemudian ditambah lagi Rp. 130 milliar. Keseluruhanya
berjumlah Rp. 880 milliar, dan hingga saat ini pinjaman tersebut belum
terlunasi.
Macetnya pembayaran utang BPPC ke BI ini, cukup menyulitkan BI.
Sampai-sampai dua tahun lalu, pihak Bank Dunia menyatakan keprihatinan
terhadap BPPC dan tata niaga cengkeh. “Keuntungan BPPC dipungut dari
biaya petani, koperasi, sistem perbankan dan konsumen cengkeh,” kata
Bank Dunia. Meskipun telah menikmati keuntungan tinggi, rupanya BPPC
gagal mempertahankan harga beli cengkeh yang layak kepada petani.
Soalnya monopoli tidak cuma dipelajari Ari dari Tommy, tetapi dari
pamannya yang lain: Bambang Trihatmojo yang menguasai tata niaga
jeruk. Sistem tata niaga jeruk ini terutama dipusatkan di Kalimantan
Barat salah satu pusat penghasil jeruk di Indonesia.
PT Bimantara melalui PT Rajasri Sejahtera (RS) memperoleh kutipan
harga dari setiap jeruk yang diperdagangkan. PT RS mendapat jatah 10%
dari harga jual, dan sewa gedung plus ongkos bongkar muat Rp 1500 per
kilogram jeruk yang akan dilempar ke pasar.
Bank Dunia kembali mengungkapkan keprihatinannya. “Dalam teori,
monopoli perdagangan jeruk itu meletakkan harga dasar. Standar
kualitas. Kenyataannya, perusahaan menikmati kedudukan monoposoni
dalam perdagangan,” tulis Bank Dunia. Menurut pihak Bank Dunia, jalan
keluar satu-satunya, yang akan membawa keuntungan bagi rakyat, adalah
deregulasi, “perpaduan beleid lokal dengan gerakan deregulasi nasional
akan menambah daya pertumbuhan regional, efisiensi dan pemerataan,”
tambah mereka.
Tapi itu kan cuma suara-suara keprihatinan. Yang ketika
ditanggapi pun, nggak apa-apa. Buktinya sekarang ini: malah datang
lagi monopoli baru, tata niaga baru. Bagi sang cucu. (SAF)

+1 Keluarga

CUCU mantan Presiden Soeharto, Ary Sigit, kini sedang pusing berat
gara-gara istrinya, Gusti Maya Firanti Noor, ditangkap polisi saat
pesta shabu-shabu di sebuah hotel di Jakarta, Jumat (23/6) lalu. ”Mas
Ary sedang merenung, belum bisa diganggu,” kata Adhie Pramudji,
teman dekat Ary Sigit, saat Bali Post bertandang ke kediamannya di
Jalan Yusuf Adiwinata No. 6 Jakarta Pusat, Minggu (25/6) kemarin.

Sejak Maya ditahan polisi, kata Adhie Pramudji, Ary Sigit banyak
berubah. Dia benar-benar ingin menyendiri, tak mau diganggu. Pramudji
bercerita, kesedihan Ary menjadi berlipat-lipat ketika anak-anaknya
menanyakan di mana sang mama. ”Yang dapat dia lakukan hanyalah
memalingkan muka saat kesedihan tergambar di wajahnya. Lalu dia peluk
erat-erat anak-anaknya,” katanya.

Pramudji mengaku menerima telepon dari Ary setelah Maya ditangkap
polisi. Dalam teleponnya, Ary menyatakan penangkapan Maya merupakan
cobaan berat bagi dirinya. ”Saya harus bagaimana?” kata Pramudji
menirukan keluhan Ary. ”Saya sarankan agar dia menyendiri dan
merenung diri. Sebaiknya cobaan ini dipasrahkan kepada yang di atas
(Tuhan),” nasihat Pramudji kepada Ary. Tampaknya, Ary melaksanakan
nasihat itu. Dalam dua hari terakhir, Ary jarang terlihat di rumah.

Kini dia berada di suatu tempat, masih di wilayah DKI Jakarta, bersama
ketiga anaknya. Apa yang dilakukan Ary Sigit, kata Pramudji, sempat
membuat bingung keluarga besar Cendana. Mereka tidak mengerti, mengapa
Ary jarang ada di rumah. Namun setelah mendapat penjelasan Pramudji,
mereka sepakat tidak mengganggu privacy Ary. ”Saya katakan di mana
Ary sebenarnya, apa yang dilakukan, akhirnya keluarga memahami.
Mereka pun membiarkan Ary serius dengan renungannya,” katanya.

Kediaman Ary di Jalan Yusuf Adiwinata No. 6 Jakarta Pusat, Minggu
kemarin benar-benar sepi. Bahkan, seolah-olah rumah itu tak
berpenghuni. Dari luar terlihat pagar tembok dipadu dengan
jeruji-jeruji besi dalam ukuran kecil, menutup bagian muka halaman.
Jeruji-jeruji besi ini ditutup dari dalam oleh lembaran fiberglas
warna putih. Warna itu senada dengan warna tembok.

Di halaman rumah terdapat empat pohon palem. Kehadiran keempat palem
tersebut memberi kesan lapang pada sisi depan halaman rumah. Kesan ini
diperkuat oleh kekokohan sebatang pohon trembesi. Daun dan buahnya
bukan hanya meredupi halaman, tetapi sudah menjulur ke jalan.

Bangunan inti terdiri atas tiga pendopo. Satu berada di depan, dua
lainnya mengapit di belakang. Pada sisi muka pendopo depan terdapat
dua soko guru ukuran sedang. Di sepanjang soko guru berukir stil Bali.

Minggu kemarin, terlihat enam mobil parkir di halaman rumah, di
antaranya Mitsubshi Lancer, Nissan, BMW dan Mercy Baby Benz. Teman
dekat Ary Sigit, Adhie Pramudji mengatakan, mobil-mobil itu tidak
semuanya milik Ary. Ada beberapa milik omnya Ary, beberapa lainnya
milik teman Ary.

Beberapa keterangan yang dihimpun Bali Post mengatakan, rumah di Jalan
Yusuf Adiwinata memang kediaman Ary-Maya dan ketiga anak mereka. Namun
sehari-harinya, mereka juga tinggal di rumah ayahanda Ary, Sigit
Hardjojudanto, di Jalan Yusuf Adiwinata No. 12. Kedua rumah itu tidak
jauh dari tempat tinggal Soeharto di Jalan Cendana dan rumah Siti
Hardiyanti Rukmana (Tutut) di Jalan Rasamala.

Ketika kemarin Bali Post konfirmasi ke kediaman Sigit, karyawan di
sana mengatakan Ary tidak berada di tempat. Ditanya ke mana Ary pergi
terkait dengan penahanan Maya, karyawan itu tak mau memberi
penjelasan. ”Saya enggak tahu, mas. Berita tentang Ibu Maya juga kami
dengar dari koran. Maaf mas, saya benar-benar enggak tahu,” ujarnya
seraya bergegas masuk rumah.

Sementara itu, tim kuasa hukum Soeharto mengaku mendengar berita
penangkapan Maya bukan dari keluarga Cendana, melainkan dari media
massa. Tim kuasa hukum Soeharto juga tidak diminta untuk menjadi
pembela Maya. Salah seorang anggota tim kuasa hukum Soeharto, M.
Assegaf menjelaskan, keberadaan tim hanya untuk kepentingan hukum
Soeharto secara pribadi. ”Kami bekerja secara tim untuk membela Pak
Harto secara pribadi, bukan untuk keluarga Cendana,” tegas Assegaf.

Jika ada anggota tim kuasa hukum Soeharto yang menjadi pembela
putra-putri mantan presiden itu, kata Assegaf, mereka itu bekerja atas
nama pribadi

———————————————————————————

+1 Narkoba

Kalau memang pemerintah mau perang lawan narkoba, yang mesti disikat dulu
adalah ARI SIGIT SOEHARTO. Ari Sigit yang relatif masih muda umurnya ini
punya business empire yang dibiayai oleh narkoba.
Semua rahasia umum bahwa Ari Sigit adalah boss nomor 1 untuk jaringan
narkoba di Indonesia, mulai dari Ecstasy sampai dengan heroin. Yang aneh
adalah kenapa orang celaka ini bisa bebas terus dan tanpa bisa ada yang
stop-in dia. Aneh bukan. Dibawah Ari Sig it ada jaringan pengedar narkoba
yang dukung orang-orang TNI sebagai muscle enforcer (atau tukang
pukulnya). Gus Dur aja udah bilang bahwa polisi dan militer juga terlibat.
Setelah itu barulah pengedar menengah dan kecil yang merembak di
mana-mana.
Boleh-boleh aja ratifikasi hukuman yang ada supaya lebih berat. Katanya
malah mau pakai sistem hukuman mati segala. Tidak salah memang, baik-baik
saja.
Apabila Ari Sigit Soeharto dan pembesar-pembesar TNI/polisi tidak pernah
bisa disikat, rasanya hukuman seberat apapun tidak akan mengurangi
jaringan narkoba. Hukuman hanya dikenakan kepada pemakai dan pengedar
kelas jalanan. Bukan sindikat utamanya. TNI/p olisi sendiri ada conflict
of interests untuk memberantas narkoba. Masak TNI/polisi mau
sungguh-sungguh memerangi narkoba dan menghancurkan sumber uang untuk
mereka sendiri?
Kalau Amerika atau Eropa sulit memberantas narkoba, salah satu alasan
utamanya adalah boss-boss utamanya ada diluar negeri, seperti di Columbia
(Medellin dan Cali). Di Indonesia, boss utamanya Ari Sigit Soeharto ada di
dalam negeri. Kakeknya juga ada dida lam negeri. Dua-duanya juga terlibat
dan perlu dihabiskan dulu. Kalau tidak, narkoba akan sulit diperangi.
Waktu Soeharto masih berkuasa, narkoba peredarannya “terbatas” karena Ari
Sigit ini masih dibatasi Soeharto sendiri. Setelah Soeharto turun, dia pun
membiarkan Ari Sigit untuk mengganas karena Soeharto ingin negara ini
repot menghadapi narkoba dan menjadi kacau. Dengan begitu, dendam Soeharto
terhadap negara Indonesia bisa dilampiaskan. Dan juga, supaya Indonesia
“sibuk” sehingga tidak bisa mengejar kejahatan-kejahatannya.

***Tambahan***

TOMMY DAN ARI SIGIT BISNIS ILEGAL DI VICTORIA
JAKARTA (PasaR, 13/10/98), Polisi negara bagian Victoria sekarang
sedang memburu kebenaran informasi bahwa dua anggota keluarga Cendana
terlibat perdagangan narkotika di negara tersebut. Dua orang keluarga
Cendana itu adalah Hutomo Mandala Putra (Tommy) dan sepupunya, Ari Sigit
Hardjojudanto (lihat juga kutipan the Age oleh SiaR tanggal 3 Oktober 1998).
Keterlibatan kedua anggota keluarga Soeharto tersebut terungkap
dalam memorandum internal Kepolisian Federal Australia yang diterima majalah
The Age awal bulan ini. Dalam terbitannya tertanggal 3 Oktober 1998, The Age
menyoroti keberanian pemerintah Australia dalam membongkar kerajaan bisnis
yang dibangun oleh keluarga bekas presiden, yang menguasai banyak kekayaan
pribadi dan hubungan-hubungan bisnis dengan keluarga presiden yang sekarang,
Habibie.
“Kepolisian Victoria sedang menyelidiki barang-barang ilegal dari
Indonesia yang didalamnya anggota keluarga Soeharto diduga terlibat,”
demikian isi memorandum tertanggal 25 Agustus 1998 itu.
Sampai saat ini, kepolisian setempat sudah berhasil menangkap 4
orang, dan Tommy adalah salah satunya.. Mereka digerebek ketika berada di
sebuah rumah di Hawthorn tanggal 27 Agustus lalu. Dalam penggerebekan itu
polisi berhasil menyita 200 gram obat bius jenis methylamphetamine (Ice),
sebagai barang bukti.
Selain dugaan terlibat perdagangan ilegal tersebut, keluarga
Soeharto saat ini juga sedang menghadapi investigasi atas dugaan kekayaannya
yang diperoleh dengan monopoli dengan bantuan pemerintah dan
kontrak-kontrak bisnis.
Sudah menjadi rahasia umum di Jakarta, bahwa selama ini Ari Sigit merupakan
“orang penting” dalam bisnis narkotika dan pil gedhek di sejumlah klub
malam ibukota. Peristiwa tewasnya Aldi beberapa waktu lalu yang melibatkan
Ria Irawan itu pun berkaitan dengan pekejaan Ari dalam bisnis haram.***