Hentikan Penjajahan NKRI di PAPUA ( Papua Merdeka!!)

Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB):

Dengan ini bermaksud menjelaskan satu dari berbagai perhitungan praktis langkah yang telah diambil Panglima Komando Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional (TPN atau TEPENAL di Markas Pusat Pertahanan pada November – Desember 2006: yaitu pemisahan organisasi sayap militer (TPN/TRPB) dari organisasi sayap politik (OPM). Sementara perhitungan strategis dan taktis tidak disampaikan kepada publik dalam media ini.

Secara praktis, setelah berbagai babak kebangkitan bangsa Papua dan perjuangan sejak 1960-an hingga kini telah terjadi berbagai peristiwa penting yang perlu dicatat oleh bangsa Papua da Baca lebih lanjut

Laporan Khusus: Buang Duit Gaya Dinasti Cendana

Laporan Khusus
Buang Duit Gaya Dinasti Cendana

Trah Soeharto adalah kisah tentang rumah berjuta poundsterling di
Inggris, reli mobil di Australia, perburuan di Selandia Baru,
perjudian di Christmas Island, dan segunung tas belanja yang tak
sempat dibuka.

BEL itu berdentang nyaring. Sekian menit ditunggu, tak ada yang
membukakan pintu rumah mewah di Winnington Road No. 8, Hampstead,
London, itu. Baca lebih lanjut

PKS memutarbalik-kan logika [Politisasi] agama?

Penjelasan PKS Tentang Wacana Partai Terbuka Baca lebih lanjut

Moerdhani: Lahir, Karir dan Matinya.

SUARA PEMBARUAN DAILY
TNI Kibarkan Bendera Setengah Tiang 7 Hari untuk LB Moerdani

Pembaruan/Alex Suban
PEMAKAMAN LB MOERDANI - Anggota Korps Pasukan Khusus TNI AD
mengusung jenazah mantan Menhankam/Panglima ABRI, Jend (Purn) LB Moerdani
saat pemakama di TMP Kalibata, Jakarta, Minggu (29/8).
Moerdani wafat dalam usia 74 tahun setelah menderita sakit. (Inset) Jend
(Purn) LB Moerdani. Baca lebih lanjut 

Mafia Bisnis: Pengusaha Militer Indonesia

Mafia Bisnis: Militer Indonesia

Keterlibatan perwira angkatan darat dalam [bisnis] pada dasarnya akan memicu perselisihan, penyalahgunaan kekuasaan, kriminalitas, dan pelanggaran hak asasi manusia.
—Seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, lewat surat elektronik kepada Human Rights Watch, 26 September 2005

Sampai saat ini, keuntungan dari bisnis militer hanya dinikmati oleh perwira-perwira tinggi militer.
—Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, dikutip di Tempo Interaktif, 23 Februari 2005

Bisnis adalah suatu otonomi … Itu tidak baik untuk hierarki tugas [militer].
—Letjen. Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan mantan juru bicara militer Indonesia, dalam sebuah wawancara dengan Human Rights Watch, 12 April 2006.

Pemerintah sipil tidak akan dapat mengatur pihak militer jika mereka tidak dapat mengatur keuangan pihak militer. Inilah inti masalahnya.
—Seorang ahli reformasi militer dari negara asing, berbicara kepada Human Rights Watch, 7 September 2004
Baca lebih lanjut

Mahalnya Kursi Senayan!

Mahalnya Kursi Senayan

Perjalanan memperebutkan kursi di Senayan untuk menjadi anggota DPR RI tidaklah mudah. Penuh liku dan pengorbanan. Tidak hanya waktu dan tenaga, tetapi juga uang, terutama bagi mereka yang mewakili partai besar yang kemungkinan jadinya juga besar.

Pada pemilu-pemilu sebelumnya, orang yang dekat dengan elite partai bisa dengan mudah duduk di Senayan, tak peduli berduit atau tidak, dipilih rakyat atau tidak. Namun pada Pemilu 2004 ini, orang yang mau menjadi mencicipi empuknya kursi di Senayan harus berjuang mengerahkan segala sumber dayanya karena sistem pemilu memungkinkan seorang calon legislatif (caleg) dipilih langsung (baca: Memperebutkan Caleg, hal. 8).

Semua caleg yang mau bertarung pada Pemilu 2004 harus mengeluarkan dana dari koceknya. Pengalaman setiap caleg memang tidak seragam. Ada yang mengaku sudah menghabiskan ratusan juta, namun ada juga yang hanya menghabiskan ratusan ribu. Dana itu digunakan untuk macam-macam kepentingan berkaitan dengan pencalonan.

Trimedya Panjaitan, caleg PDI-P dari Sumatera Utara II, misalnya, mengaku hingga kini sudah mengeluarkan Rp 200-300 juta. Baca lebih lanjut

[Politik] Politik Machiavellian Indonesia

[Politik] Politik Machiavellian Indonesia


POLITIK MACHIAVELLIAN INDONESIA
(Politik Mempertahankan Kekuasaan)
Oleh: Sapomo CM

Menyimak sejarah politik Indonesia sama artinya dengan menyimak ulang konsep politik Machiavelli. Politik Indonesia pertama-tama bukan memikirkan bagaimana penguasa mengatur tata hidup bersama, melainkan bagaimana penguasa mengatur tata pemerintahan sedemikian rupa sehingga ia tetap dicintai, dikagumi dan diandalkan rakyatnya. Politik Indonesia lebih memikirkan bagaimana kekuasaan dipertahankan selama mungkin daripada bagaimana Indonesia dibangun sebaik mungkin. Cara berpikir seperti ini sejalan dengan konsep politik modern Machiavelli.

Dalam Il Principe bab IX, Machiavelli menyarankan bagaimana seorang penguasa mempertahankan kekuasaannya. Caranya adalah dengan menarik hati dan simpati rakyat. Ia lantas menulis begini: “The Prince is, moreover, obliged to live always with the same people.” Selanjutnya Machiavelli menambahkan: “One, however, who becomes prince by favour of the populace, must maintain its friendship, which he will find easy, the people asking nothing but not to be oppressed. But one who against the peoples wishes becomes prince by favour of the nobles, should above all endeavour to gain the favour of the people; this will be easy to him if he protects them. The prince can win their favour in many ways, which vary according to circumstances.”
Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.